Jakarta – Asisten Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan menggelar rapat koordinasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Jakarta. Rapat ini dihadiri langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Wahyu Widada, beserta jajaran pimpinan dan staf terkait. Pada hari Rabu (26/2/25). Di gedung Bareskrim, Jaksel.
“Dalam sambutannya, Asisten 1 Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Dr. H. Adi Warman, S.H., M.B.A., menekankan pentingnya koordinasi antar-lembaga guna memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Ia menegaskan bahwa sinergi yang kuat bukan hanya formalitas, tetapi harus diterapkan dalam tindakan nyata untuk menghadapi tantangan keamanan di Indonesia,”ujar Adi Warman.
Sinergi Antar-Lembaga untuk Menjaga Stabilitas Nasional
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Asisten Penasihat Khusus Presiden dengan Kapolri, serta koordinasi dengan berbagai lembaga strategis seperti Kabaintelkam, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Pertemuan ini juga merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral agar lebih efektif dalam penegakan hukum dan keamanan nasional. Presiden menegaskan bahwa selama ini koordinasi sering kali lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan, sehingga diperlukan mekanisme nyata untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik.
Dalam pertemuan ini, tim dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan dipimpin oleh Dr. H. Adi Warman, didampingi oleh Letjen Purn. Yoedhi Swastono, Brigjen Pol. Drs. H. Erwin Charara Rusmana, S.H., M.Hum., serta Kolonel TNI Dr. AL Muchalif Suryo, S.I.P., M.A. Kehadiran mereka bertujuan untuk melakukan “belanja masalah”, yakni mengidentifikasi berbagai tantangan strategis yang nantinya akan disampaikan langsung kepada Presiden dalam bentuk nasihat dan pertimbangan rahasia.
Tiga Poin Strategis Presiden Prabowo untuk Keamanan Nasional
Dalam rapat ini, Dr. H. Adi Warman menyampaikan tiga poin utama yang menjadi perhatian Presiden Prabowo:
- Penegakan Hukum yang Profesional
Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum guna membangun kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam investigasi kasus-kasus besar.
Memanfaatkan teknologi digital dalam pengawasan dan penyelidikan guna meningkatkan efektivitas kerja Bareskrim.
- Kesiapsiagaan terhadap Ancaman Strategis
Meningkatkan deteksi dini terhadap kejahatan siber, narkotika, tindak pidana perbankan, dan korupsi.
Mewaspadai potensi gangguan sosial dan politik, terutama menjelang tahun-tahun politik.
Memperkuat koordinasi dengan lembaga intelijen untuk mengantisipasi ancaman terhadap keamanan nasional.
- Sinergi Lintas Sektoral
Memperkuat kerja sama antara Polri, TNI, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan.
Meningkatkan pola komunikasi yang lebih efektif antara aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Membangun kemitraan dengan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
Dalam kesempatan ini, Dr. H. Adi Warman juga mengapresiasi dedikasi luar biasa Bareskrim Polri dalam menjaga keamanan nasional dan menegakkan hukum.
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras Bareskrim Polri. Dengan koordinasi yang solid dan sinergi yang kuat, kita semua bisa menghadapi tantangan keamanan nasional dengan lebih efektif. Rapat ini diharapkan dapat semakin memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menciptakan kondisi keamanan yang stabil dan kondusif,” ujarnya.
Harapan dari Rapat Koordinasi
Rapat ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun komunikasi yang lebih baik antara Polri dan pemerintah guna memastikan keamanan nasional tetap terjaga. Keberhasilan dalam menjaga stabilitas nasional akan menciptakan kondisi yang lebih aman, stabil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Koordinasi yang lebih baik antar-lembaga penegak hukum bukan hanya sebuah wacana, tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam langkah konkret yang berkelanjutan. Stabilitas nasional yang kuat akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta kelangsungan demokrasi yang sehat.
(**)
