Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyampaikan penolakannya terhadap wacana yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait persyaratan vasektomi bagi warga miskin penerima bantuan sosial (bansos).
Dalam pernyataan resminya, Gus Hilmy, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa kebijakan semacam itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan sosial yang dijamin oleh konstitusi.
“Menjadikan tindakan medis seperti vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos adalah bentuk pemaksaan yang tidak beradab dan tidak memiliki dasar moral maupun hukum yang kuat. Justru vasektomi itu bersyarat. Lha kalau penerima bansos ternyata tidak memenuhi syarat, bagaiamana? Negara tidak boleh memperlakukan rakyat miskin seolah-olah mereka tidak memiliki hak untuk menentukan nasib tubuh dan keluarganya sendiri,” tegas pria yang juga Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut kepada media pada Selasa (06/05/2025).
Menurutnya, kebijakan pengendalian penduduk harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, edukatif, dan berbasis kesadaran, bukan dengan ancaman atau persyaratan sepihak yang justru menyasar kelompok rentan.
“Ini namanya sudah rentan, direntankan lagi. Kalau mau syaratnya KB, ya bisa pakai KB jenis MKJP (alat kontrasepsi jangka panjang) lainnya. Sifatnya pilihan. Ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 4, setiap orang berhak menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Di pasal itu, seseorang juga boleh menolak,” ungkap Gus Hilmy.
Lebih lanjut, Gus Hilmy yang juga dikenal sebagai Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengingatkan, dalam perspektif fikih Islam maupun etika kemanusiaan universal, tindakan vasektomi tanpa alasan medis yang mendesak, apalagi dipaksakan, tidak dapat dibenarkan.
“Jangan dipersempit bahwa ini bukan persoalan agama juga, sebab ketika vasektomi diluncurkan, itu yang awal-awal dilakukan pemerintah adalah meminta fatwa para ulama. Lha kok sekarang tidak boleh dikaitkan dengan agama. Tentu, kita semua sepakat tentang pentingnya pengendalian penduduk, tapi yang sehat dan berkeadilan. Maka caranya harus melalui pendidikan keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang ramah dan berbasis kesukarelaan, bukan dengan syarat bansos semacam itu,” imbuhnya.
Gus Hilmy juga meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri, untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan daerah yang berpotensi melanggar hak dasar warga negara.
“Jangan sampai bansos yang sejatinya adalah instrumen negara untuk hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan, justru dijadikan alat kontrol politik dan pengendalian paksa yang tidak etis,” kata pria yang juga aktif di Komite III DPD RI itu.
Lebih penting dari persyaratan bansos yang cenderung diskriminatif seperti ini, menurut Gus Hilmy, pemerintah daerah sebaiknya terlebih dahulu melakukan pembenahan data dan sistem distribusi bansos itu sendiri. Gus Hilmy menyebut, selama ini masih banyak laporan tentang penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
“Satu hal yang jauh lebih mendesak adalah menertibkan data penerima bansos. Karena selama ini disinyalir banyak bansos yang diberikan tidak tepat sasaran. Yang semestinya berhak, malah tidak dapat. Nah, mbok itu dulu yang dibenahi. Dan itu sepenuhnya wewenang administratif dan birokratik pemerintah. Kita sebagai rakyat tentu akan ikut serta mendukung dan mengapresiasi jika itu dilakukan dengan baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gus Hilmy menegaskan bahwa jika pemerintah ingin memberikan syarat tambahan bagi penerima bansos, sebaiknya dicari yang benar-benar relevan, adil, dan berorientasi pada perbaikan kualitas hidup. Ia mencontohkan, misalnya syarat bahwa kepala rumah tangga penerima bansos sebaiknya bukan perokok aktif.
“Banyak alternatif syarat yang lebih logis dan bermanfaat dibanding vasektomi. Misalnya, kepala rumah tangga penerima bansos sebaiknya bukan perokok aktif. Itu akan jauh lebih menguntungkan dari sisi kebijakan kesehatan masyarakat. Data penderita penyakit akibat merokok di Indonesia sangat tinggi dan membebani sistem kesehatan nasional. Jika kebijakan ini diterapkan, bukan hanya pemerintah berani melakukan terobosan, tetapi kebijakannya juga sinergi dengan anjuran kalangan dokter, kementerian kesehatan, dan program nasional pengendalian penyakit tidak menular,” tegas Gus Hilmy.
Gus Hilmy juga mengajak semua pihak, khususnya ormas-ormas keagamaan dan lembaga kemanusiaan, untuk bersama-sama menjaga prinsip keadilan sosial dan martabat kemanusiaan di tengah dinamika kebijakan publik yang ada.
“Negara harus berpihak kepada rakyat kecil tanpa syarat yang merendahkan martabat mereka,” pungkas Gus Hilmy.
(Red-03)
