JAKARTA – Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan arahan Presiden terkait percepatan birokrasi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025, dengan salah satu pembahasan mengenai percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan arahan Presiden terkait percepatan birokrasi dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Baru saja selesai kami ratas dipimpin Bapak Presiden. Arahan beliau semua program harus dipercepat pelaksanaannya, tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah, apa gitu ya,” ujar Menko Pangan.
Dalam sektor pangan, Menko Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah berfokus pada dua agenda besar yakni optimalisasi lahan pertanian yang sudah berproduksi dan pembangunan lahan baru untuk sawah. Pembangunan lahan ini termasuk di wilayah Wanam Papua, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan wilayah lainnya.
“Khusus Wanam tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi. Tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Kan itu ada kawasan, sudah di timdu (tim terpadu), sudah ada tata ruang untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya,” jelasnya.
Tak hanya berfokus pada karbohidrat, Menko Zulhas menekankan bahwa pemerintah juga memberi perhatian pada ketersediaan protein bagi masyarakat. Dalam mendukung hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan direncanakan akan membangun 20 ribu hektare tambak dalam tahun ini.
“Itu juga diminta untuk dipercepat tahun ini dan tahun depan harus bisa diselesaikan 20 ribu dulu dari target 70 ribu hektare,” katanya.
Selain pangan, Menko Pangan menyebutkan bahwa percepatan juga akan dilakukan pada program Koperasi Desa Merah Putih. Tidak hanya itu, hal serupa juga berlaku untuk program Kampung Nelayan atau Desa Nelayan yang tahun ini ditargetkan mencapai 100 desa.
(BPMI Setpres)
