Bandung – Pernyataan tegas disampaikan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, di hadapan ratusan wartawan, Jumat, (12/5/2023). Melalui Sosialisasi dan Halal Bihalal di Bandung, Benny menyampaikan bahwa negara jangan sampai dituduh melakukan pembiaran terhadap penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dimotori sindikat atau mafia.
“Pelindungan holistik sebagai perintah Pak Presiden Jokowi terus dilaksanakan BP2MI. Saya tak mau jangan sampai negara dianggap melakukan pembiaran terhadap praktek haram yang dimotori para calo. Penempatan ilegal PMI terus kami perangi. Tak boleh ada kompromi sedikitpun untuk para sindikat,” kata Benny dalam sambutannya.
Lantang Benny menyampaikan misinya untuk perang semesta dan perang total terhadap sindikat penempatan ilegal PMI. Bagi Benny, nasib PMI sangatlah penting untuk diutamakan di atas segala-galanya. Waketum OKK DPP Partai Hanura itu mewanti-wanti jangan sampai PMI aparat pemerintah menjadi kaki tangan para sindikat. Untuk calo bagi Benny perang tak akan diakhirinya.
“Saya katakan bahwa republik ini tidak ditakdirkan untuk duduk semeja, minum kopi bersama para mafia. Harus diketahui, Indonesia ditakdirkan untuk bebas dari perbudakan. Melawan sindikat, mafia penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia merupakan panggilan sejarah. BP2MI di era saya tegas mengambil posisi berperang terhadap sindikat. Kita memerangi mindset buruk terhadap PMI. Bahkan saya sedang mendorong para bandar, calo dimiskinkan. Tidak sekedar dipenjarakan saja,” kata Benny tegas.
Benny meminta pengurus daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Jawa Barat (Jabar), dan seluruh jurnalis yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk berkolaborasi mengedukasi rakyat. Benny juga menitipkan penegakan hukum yang progresif harus dilakukan.
“Melalui kesempatan ini saya minta Bung Iqwan agar membantu BP2MI. Peran pers sangatlah penting dalam membenahi, mengoreksi nama baik PMI yang selalu dicitrakan buruk. Bagaimana kita merubah stigma jelek yang dialamatkan pada PMI atau yang dahulu dikenal dengan istilah TKI. Saya mengukur, mengevaluasi bahwa transformasi itu terjadi secara konsisten,” ujar Benny di Grand Asrilia Hotel Kota Bandung.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Ir. Rachmat Taufik Garsadi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BP2MI. Menurutnya pemerintah daerah Jabar turut memberikan keberpihakan pada nasib PMI. Terutama untuk kepeduliannya terhadap pelatihan dan pemberdayaan PMI melalui alokasi anggaran.
“Tak pernah lelah Pak Benny Rhamdani, sebagai Kepala BP2MI melakukan sosialisasi, mengajak pemerintah daerah untuk menjalankan perintah Undang-undang. Ini langkah maju yang luar biasa. Di era Pak Benny, banyak perubahan terjadi untuk tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia. Pemerintah daerah Jawa Barat juga turut memberikan keberpihakan dan kepeduliannya pada pekerja migran Indonesia. Melalui politik anggaran kita kucurkan. Pelatihan, membangun fasilitas untuk PMI, dan pemberdayaan kita fasilitasi,” tutur Rachmat.
Untuk diketahui, dalam laporannya Ketua IJTI Jabar, Iqwan Sabba Romli, memberi apresiasi pada Kepala BP2MI. Begitu pula Bupati Indramayu, Hj. Nina Agustina, seperti yang disampaikan melalui Kadisnaker Indramayu, Erpin Marpinda. Barbagai perubahan-perubahan besar yang dilakukan BP2MI memacu semua pihak untuk bergerak memerangi sindikat. Juga berhasil menempatkan PMI menjadi warga terhormat. Diangkat derajatnya, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya.* (Humas)
