Mendagri Muhammad Tito Karnavian (Foto: Ist)
Jakarta, – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah segera menyalurkan anggaran Pilkada Serentak 2024. Anggaran Pilkada ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Saya mohon bantuan rekan-rekan media untuk menyampaikan kepada seluruh kepala daerah,” ujar Mendagri di hadapan media setelah Rapat Evaluasi Tahapan Pemilu Serentak 2024 bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Mendagri menjelaskan bahwa jumlah anggaran Pilkada yang diberikan mengacu pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati antara pemerintah daerah (Pemda) dan penyelenggara maupun aparat keamanan. Pemda diharuskan menyalurkan minimal 40 persen pada tahun lalu dan 60 persen pada tahun ini.
Mendagri mengaku telah memeriksa pencairan anggaran Pilkada di berbagai daerah dan menemukan beberapa daerah yang belum menyalurkan anggaran. Ia menegaskan akan mengejar daerah-daerah tersebut agar segera menyalurkannya.
“Saya minta tolong kepala daerah segera alokasikan anggaran yang sudah ada dan ditransfer kepada KPUD. Waktunya sudah tinggal pendek, hanya 5 bulan lagi. KPUD perlu melakukan banyak persiapan, termasuk logistik,” tegasnya.
Mendagri juga mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang berlangsung relatif aman dan lancar, dengan proses penyelesaian gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berjalan baik tanpa adanya konflik kekerasan. Namun, ia mengakui masih ada beberapa masalah seperti bencana alam di beberapa daerah dan konflik masyarakat di Papua.
“Intinya, pemilu yang berlangsung 14 Februari dan tahapan sebelumnya serta setelahnya berjalan cukup baik, aman, lancar, dan kondusif,” tutupnya.
(**)
