JAKARTA, – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. mengaku kerap menerima keluhan masyarakat terkait perilaku mahasiswa asal Papua yang sedang belajar di Yogyakarta. Misalnya, belum lama kasus penusukan santri, kini para mahasiswa asal Papua membuat ulah pasca melakukan demonstrasi.
“Sudah banyak kami menerima keluhan masyarakat terkait mahasiswa asal Papua ini. Siang kemarin karena ada kerusuhan, ada laporan masuk lagi. Demo boleh-boleh saja, tapi jangan buat kerusuhan yang mengganggu dan merugikan masyarakat. Betapa masyarakat Jogja selama ini sudah sabar. Kalau begini, masyarakat jadi jengah, padahal belum lama ini ada kasus melihat mahasiswa Papua karena miras,” kata Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut melalui siaran pers pada Ahad (02/12).
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut meminta kepada beberapa pihak untuk memberikan edukasi kepada para mahasiswa asal Papua, di antaranya Pemda DIY dan kampus-kampus tempat mahasiswa tersebut belajar.
“Keprihatinan ini mestinya dapat dirasakan oleh Pemda dan kampus tempat mereka belajar. Sebab ini bukan kali pertama. Misalnya dengan memberikan kurikulum budaya lokal agar mahasiswa luar daerah bisa memahami kultur kita dan tidak bertindak semaunya dengan kultur mereka, termasuk bagaimana cara melakukan aksi damai,” jelas Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut.
Menurut Gus Hilmy, aksi yang berakhir rusuh tidak akan mendapatkan simpati, justru yang disorot adalah rusuhnya. Oleh sebab itu, Gus Hilmy meminta perguruan tinggi tempat mahasiswa asal Papua belajar memberikan ruang diskusi bagi mereka.
“Kalau aksi rusuh, justru kita yang rugi karena tidak mendapat simpati apa-apa. Justru yang menjadi sorotan malah kerusuhannya. Isunya nggak dapet, tuntutan tak terpenuhi, babak belur pula. Di sini peran penting perguruan tinggi untuk memberikan ruang diskusi bagi mereka,” terang Gus Hilmy.
Sementara itu, Gus Hilmy menyoroti tuntutan massa aksi demonstrasi yang menurutnya dapat dimaklumi, tetapi penyebab kerusuhan tak dapat ditolerir. Menurutnya, ada banyak jalur untuk menyampaikan aspirasi.
“Tuntutannya kan biasa. Sudah pernah disampaikan di beberapa tempat dan kesempatan. Tapi kalau mengibarkan bendera selain merah putih, itu jelas memancing tindakan tegas aparat keamanan. Negara sudah memberikan hal-hal yang luar biasa kepada rakyat Papua, kalau masih ada yang kurang, silakan disampaikan kepada pemangku kepentingan atau anggota dewan atau bahkan menteri asal Papua,” pungkas Gus Hilmy.
(Tim/*)
