Dampak Pemotongan Anggaran terhadap Pemerintahan Daerah di Tengah Badai Fiskal Nasional
Oleh: Prof. Dr. Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., CA – Guru Besar Manajemen Pemerintahan Daerah IPDN
Jakarta – Pemangkasan besar-besaran dalam APBN 2026 membuat ratusan pemerintah daerah kini berada dalam situasi genting. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dipotong hampir seperempatnya, dari Rp 919,87 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp 693 triliun dalam APBN 2026. Penurunan Rp 155 triliun ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi pukulan nyata yang menghantam jantung penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.
Bupati Terkejut, Wali Kota Waswas
Di Kalimantan Timur, seorang bupati mendadak terpaku membaca berita pemangkasan anggaran. Daerah yang selama ini bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) batubara tiba-tiba kehilangan pilar fiskalnya. Sementara di Bali, walikota yang sempat optimistis karena proyeksi pertumbuhan 6,3 persen dari Bappenas harus menerima kenyataan pahit: Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur pariwisata dipotong 10 persen.
“Kontras nasib antar daerah ini menunjukkan bahwa badai fiskal yang datang bukan sekadar menghantam, tetapi juga menciptakan jurang disparitas yang semakin tajam,” jelasnya. 6/12/25.
Pemangkasan yang Tak Terhindarkan
Situasi ekonomi global 2026 terbukti tidak ramah. Bank Dunia dan IMF menggambarkan tahun depan sebagai fase konsolidasi panjang dengan pertumbuhan global hanya 3,0–3,3 persen. Harga komoditas energi dan logam terus melemah, sementara ketidakpastian geopolitik menekan investasi asing.
Pukulan eksternal itu merembet langsung ke APBN. Pemerintah pusat menaikkan belanja negara menjadi Rp 3.045 triliun, tetapi prioritas bergeser ke program nasional seperti makan siang gratis dan hilirisasi industri. Ruang untuk TKDD menyusut drastis.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara sebelumnya sudah memotong Rp 50,59 triliun dari TKDD 2025. Pola yang sama dilanjutkan dalam APBN 2026.
514 Daerah Masuk Zona Bahaya
Dampak pemangkasan TKDD kini meluas. Sebanyak 514 pemerintah daerah dihadapkan pada sederet konsekuensi:
Belanja pegawai membengkak karena kenaikan gaji ASN 8 persen.
Belanja wajib pendidikan dan kesehatan menyedot 75–80 persen APBD.
Belanja modal anjlok ke 15–18 persen, tertinggi dalam dekade ini.
Risiko defisit meningkat hingga 10–15 persen, terutama di daerah berkapasitas fiskal rendah.
Di sejumlah daerah, tanda-tanda krisis makin terlihat jelas. Jawa Barat misalnya, terancam kehilangan puluhan proyek irigasi dan jembatan. Di NTT, pemotongan Dana Desa membuat posyandu kehabisan anggaran vaksinasi.
Di Papua, pemangkasan dana otonomi khusus hingga 12 persen membuat program beasiswa terancam berhenti. “Anak-anak di Wamena sudah tiga tahun menunggu sekolah baru,” keluh seorang pejabat pendidikan di Jayapura.
Daerah Kaya dan Miskin Makin Jauh Berbeda
Sebagian kecil daerah bernasib lebih baik. Sulawesi Tenggara menikmati windfall nikel yang stabil, sementara beberapa kota besar seperti Bandung berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat digitalisasi pajak.
Sebaliknya, Kalimantan Timur menghadapi “mimpi buruk” fiskal akibat turunnya DBH batubara hingga 20 persen. DKI Jakarta bahkan mencatat penurunan DBH terbesar: dari Rp 78 triliun menjadi hanya Rp 11 triliun — anjlok 85 persen.
Potensi Kenaikan Pajak Daerah 10–20 Persen
KPPOD memperingatkan, pemangkasan TKDD memicu rencana kenaikan pajak daerah di banyak wilayah. Dari 27 kepala daerah yang diwawancarai pada periode September–November 2025, sebanyak 40 persen menyatakan akan menaikkan pajak lokal 10–15 persen untuk menutup defisit.
Konsekuensinya: UMKM bakal menjadi korban pertama.
APBD Nasional 2026 Turun Rp 150 Triliun
Total APBD nasional 2026 diperkirakan hanya Rp 1.200 triliun, turun 11 persen dibanding tahun sebelumnya. Belanja modal yang biasanya menjadi mesin pembangunan daerah kini tergerus menjadi hanya 8–10 persen.
Di Jawa Timur, pemangkasan DAK nonfisik Rp 20 triliun menghentikan ratusan program vokasi, memicu potensi lonjakan pengangguran muda hingga 6,2 persen.
Siapa yang Bisa Selamat?
3Krisis ini bukan tanpa solusi. Sejumlah langkah mitigasi kini mulai digodok daerah:
Optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak dan pengurangan kebocoran.
Penerbitan obligasi daerah dan KPBU yang berpotensi menambah Rp 50–70 triliun per tahun.
Kerja sama antar-daerah melalui konsorsium pembangunan.
Percepatan regulasi investasi hijau dan ekonomi digital.
Namun dari 514 daerah, hanya 12 yang memiliki peringkat kredit (investment grade) untuk menerbitkan obligasi. Artinya, mayoritas daerah masih terkunci dalam ketergantungan fiskal kepada pusat.
Tahun Penentuan: Mandiri atau Tenggelam
APBN 2026 jelas menjadi cermin bahwa era desentralisasi fiskal yang nyaman telah berakhir. Pemerintah pusat semakin selektif, sementara daerah dipaksa menghidupi dirinya sendiri.
Tahun depan akan menjadi ujian besar. Jika daerah gagal beradaptasi — dengan meningkatkan PAD, mengefisienkan belanja, membentuk cadangan fiskal, serta mempertahankan belanja modal — maka mereka berisiko tertinggal bahkan kolaps.
Indonesia 2026 adalah panggung pertandingan baru: siapa yang adaptif akan selamat, siapa yang bergantung akan tenggelam.
