Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah menyoroti maraknya kasus penambangan ilegal, khususnya di Kalimantan Barat. Ia menilai pemerintah harus memiliki formulasi yang jelas dan tegas untuk memberantas praktik ilegal tersebut.
“Kami hampir selalu mendengar kasus-kasus yang berulang-ulang. Kita ini terkadang malas untuk belajar dari pengalaman. Seperti kasus illegal mining di Kalimantan Barat ini, kan salah satu yang hampir setiap saat kita juga mendengar hal-hal yang terkait dengan penambangan ilegal,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XII dengan Menteri ESDM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (03/02/2025).
Ia mendorong Menteri Bahlil untuk menciptakan warisan (legacy) selama masa jabatannya dengan membersihkan sektor pertambangan dari praktik ilegal.
“Mumpung masih ada waktu empat tahun ke depan, saya kira era Pak Bahlil inilah. Supaya Pak Bahlil jadi Menteri ini ada legacy-nya nanti bahwa penambangan di seluruh Indonesia itu harus clear and clean,” kata Politisi Fraksi PAN ini.
Aqib juga mengungkapkan fakta mencengangkan terkait pengawasan proyek strategis nasional, khususnya di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Dalam kunjungan kerja Komisi XII DPR RI pada akhir Desember 2024, ditemukan praktik kecurangan yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
“Kami bulan Desember akhir, Komisi XII kunjungan kerja ke PT IWIP. Itu luar biasa. Kita betul-betul menemukan sebuah fakta yang mencengangkan. Kalau ini dihitung kerugian negara, saya yakin triliunan rupiah uang negara itu hilang di situ,” paparnya.
Ia mencontohkan, timbangan di salah satu area PT IWIP tidak berfungsi, sehingga truk-truk pengangkut nikel bisa melintas tanpa penimbangan.
“Kita lewat timbangan salah satu yang ada di wilayah IWIP, timbangan mati, truk lewat-lewat saja. Berapa ton nikel dibawa ke situ tanpa timbangan? Artinya bahwa pengawasan kita, negara hadir di proyek strategis nasional itu, sangat minim,” ujar Aqib.
Aqib juga meminta agar Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan dievaluasi secara ketat. Ia juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional. “Termasuk RKAB-nya dievaluasi. Saya mendapatkan laporan dari rekan-rekan jurnalis di Halmahera, Maluku Utara, mereka mau menambang 13 ribu hektar lagi. Coba dievaluasi dulu,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dalam setiap proyek strategis nasional untuk memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan yang merugikan negara. “Saya tidak mau lagi ada proyek strategis nasional yang tidak termonitor oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa hadir di situ,” pungkas Aqib.
Dengan sorotan ini, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengawasan dan menindak tegas praktik-praktik yang merugikan negara.
(Red-03)
