Jakarta, — Komitmen Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas kejahatan di sektor energi dan sumber daya alam kembali mendapat apresiasi publik. Kali ini, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri menerima penghargaan BPI Award dari BPI KPNPA RI atas keberhasilan luar biasa dalam mengungkap kasus tambang ilegal, penyalahgunaan pasir kuarsa, dan penyelewengan BBM bersubsidi yang telah menimbulkan keresahan luas dan kerugian besar bagi negara.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pembina BPI KPNPA RI, Brigjen Pol (Purn) Drs. Erwin Charara Rusmana, SH, MH, kepada Direktur Tipidter Bareskrim, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, S.I.K., M.M., dalam sebuah acara sederhana namun penuh makna di ruang kerja beliau.
Sosok Jenderal yang Tegas, Rendah Hati, dan Humanis
Brigjen Pol Haji Nunung Syaifuddin dikenal luas sebagai perwira tinggi yang tidak hanya memiliki ketegasan dalam memimpin, tetapi juga sifat low profile dan humanis. Sifat inilah yang membuatnya sangat dekat dengan bawahannya, sekaligus disegani para pelaku kejahatan karena ketegasannya dalam penegakan hukum.
Dalam kesempatan itu, Brigjen Nunung menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan BPI KPNPA RI. Ia menegaskan bahwa pengungkapan kasus tambang ilegal dan BBM bersubsidi merupakan bagian dari upaya sistematis Polri dalam menjaga kekayaan negara serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
“Ini bukan soal penghargaan semata, tapi bentuk kepercayaan publik yang harus kami jaga dengan kerja nyata dan keberanian melawan mafia yang merusak sistem,” tegas Brigjen Nunung.
Penghargaan sebagai Bentuk Dukungan Masyarakat Sipil
Ketua Dewan Pembina BPI KPNPA RI, Brigjen (Purn) Erwin Charara Rusmana, menyebut penghargaan ini sebagai simbol sinergi antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum dalam memperkuat agenda pemberantasan kejahatan ekonomi yang semakin kompleks.
“Kami hadir bukan untuk menghakimi atau mencampuri, tapi memberi dukungan moral dan semangat kepada para aparat yang berani dan berpihak kepada rakyat. Ini bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas negara,” ungkap Erwin.
Dalam penyerahan penghargaan ini, jajaran Direktorat Tipidter turut didampingi oleh Wakil Direktur, Kasubdit 1 dan Kasubdit 3. Sementara dari pihak BPI KPNPA RI hadir Ketua Umum Tb. Rahmad Sukendar, S.Sos, SH, MH, Ketua Harian Roslan Sianipar, S.Pd, SH, Kepala Biro OKK Jatmoko Suandanu, SE, MM, serta Kabag Hukum Melida Sianipar, SH.
Tindakan Nyata Lindungi Rakyat
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tb. Rahmad Sukendar, memberikan pujian setinggi-tingginya atas dedikasi jajaran Dit Tipidter dalam mengungkap kasus-kasus yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang sangat tergantung pada akses energi dan pangan yang terjangkau.
“Apa yang dilakukan Dit Tipidter menunjukkan bahwa Polri hadir untuk rakyat, bekerja tanpa kompromi, dan fokus pada penegakan hukum yang adil serta berpihak pada kepentingan bangsa,” tegas Rahmad. Kamis (7/8).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi unit-unit kepolisian lainnya untuk terus berinovasi, berani, dan tidak ragu dalam membongkar jaringan kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan rakyat.
Dorong Budaya Apresiasi untuk Kinerja Positif Aparat
Penyerahan BPI Award kepada Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menjadi bukti bahwa masyarakat tidak hanya siap mengkritisi aparat, tetapi juga siap memberikan penghargaan saat aparat menunjukkan kerja nyata dan berdampak langsung kepada publik.
“Budaya apresiasi harus kita kembangkan. Ini penting untuk memotivasi aparat agar tidak lelah berjuang demi tegaknya hukum, khususnya dalam memberantas kejahatan terorganisir seperti tambang ilegal dan penyelewengan subsidi yang selama ini menjadi sumber kerusakan dan ketidakadilan ekonomi,” pungkas Brigjen (Purn) Erwin.
Dengan dukungan masyarakat melalui organisasi seperti BPI KPNPA RI, diharapkan kerja keras jajaran kepolisian – khususnya di Direktorat Tipidter – semakin solid dan konsisten dalam membongkar berbagai kejahatan ekonomi yang merugikan negara. Polri bukan hanya penegak hukum, tetapi juga garda terdepan penjaga kedaulatan ekonomi nasional.
(Red)
