Kamis, 19 Juni 2025

HOME
NASIONAL

RT 17 Pejaten Barat Dihiasi Pernak-Pernik Bendera Merah Putih

Memastikan Kesiapan Beberapa Tempat Yang Menjadi Lokasi Gelaran Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN 2023

Ramadhan Berbagi Untuk Anak Yatim Piatu

Ketua KPU Hasyim Asy’ari Tegaskan Perlunya Bimtek Untuk Penguatan Aspek Teknis Penyelenggaraan Pemilu
POLITIK

Ganjar-Mahfud Didukung 3 Konglomerat

Samani, Caleg PPP, akan Memperjuangkan Aspirasi Rakyat dan Siap Menjadi Pelayan Masyarakat

Australia Mulai Referendum Mengambil Keputusan Mengenai Pengesahan Suara Masyarakat Adat di Parlemen

Mardani Ali Sera Meminta, KPU Karawang Untuk Melakukan Sosialiasi Pemilihan Umum Kepada Pemilih Pemula
DAERAH

KALAU SANTRI JADI PEJABAT TAK MELUPAKAN BUDAYA PESANTREN

Menyongsong Lahirnya Super Power Indonesia

Partai Golongan Karya Mengajukan Bacalon Anggota DPR RI

Gerakan Indonesia Damai akan di Deklarasikan
HUKUM & KRIMINAL

Sidang Sembilan Terdakwa Kasus Kebakaran Depo Minyak di Plumpang Kembali Digelar

Penyidik Bareskrim Pastikan Terus Kejar Bandar Narkotika Sindikat Internasional Fredy Pratama

Tim Gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum dan Ditpolair Polda Metro Jaya Menangkap 3 Pelaku Oembunuhan Sopir Go Car

Jaksa Sodorkan Tiga Saksi Meringankan untuk Mas Bechi
LUAR NEGERI

Presiden RI Joko Widodo Dan Presiden Vietnam Nguyễn Xuân Phúc Mengadakan Pertemuan Bilateral, DI Istana Kepresidenan Bogor

Rusia Dilaporkan telah Menyerang Instalasi Pembangkit Ukraina

Presiden Jokowi Menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan PT Krakatau Steel dan POSCO Holdings

PM Kishida Menyatakan Dukungan Peningkatan Kemampuan Maritim Indonesia
EKONOMI & BISNIS

Triwulan III, Sektor Manufaktur Tumbuh Lampaui Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi RI Baik-baik Saja Saat Dunia Kacau Balau

Menparekraf Dorong Kabupaten Ngawi Tetapkan Subsektor Ekraf Unggulan Melalui Uji Petik PMK3I

Lancarnya Pasokan, Harga Bahan Pokok Menjadi Stabil
TOKOH & OPINI
- All
- Opini
- Tokoh
MEMBANGUN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH MELALUI KEBIJAKAN FISKAL YANG TERPADUProf. Dr. Dadang Suwanda., SE., MM., M.Ak., AK. CAGuru besar Manajemen Pemerintahan IPDNPenyelarasan kebijakan makro ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan elemen strategis dalam memastikan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional menggarisbawahi pentingnya keselarasan dalam menentukan target-target ekonomi, terutama dalam pertumbuhan ekonomi regional, yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional menjadi instrumen penting untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan inklusif. Salah satu aspek utama dalam penyelarasan kebijakan makro ekonomi adalah target pertumbuhan ekonomi. Penyelarasan ini dilakukan melalui koordinasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang ditetapkan berdasarkan potensi ekonomi lokal. Bappenas, bersama pemerintah daerah, menyusun target pertumbuhan ekonomi yang bersifat optimistis dengan mempertimbangkan potensi unggulan di masing-masing daerah.Berdasarkan temuan Kementerian Keuangan Tahun 2024, dari 153 pemerintah daerah di 23 provinsi yang dianalisis, ditemukan bahwa 17 provinsi mengalami perbedaan signifikan antara target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional. Selisih antara kedua target ini berkisar antara 5% hingga 128%, yang menandakan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan fiskal antara pusat dan daerah.Perbedaan signifikan ini menimbulkan tantangan besar dalam harmonisasi kebijakan fiskal di tingkat daerah. Ketidaksesuaian antara target pusat dan daerah dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan dan menghambat upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan penyesuaian kebijakan yang lebih baik guna mencegah ketidakselarasan tersebut, serta memastikan bahwa perencanaan fiskal di daerah sejalan dengan target pembangunan nasional.Proses harmonisasi ini juga melibatkan peningkatan kapasitas perencanaan fiskal daerah dan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga setiap daerah dapat menyusun kebijakan yang realistis namun tetap ambisius dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.Tabel 1Perbandingan Target Pertumbuhan Ekonomi dalam KUA PPAS dan KEM PPKF RegionalNo.ProvinsiTarget Pertumbuhan KUA PPAS (%)Target Pertumbuhan KEM PPKF (%)Selisih (%)1Jawa Barat5.56.81.32Jawa Tengah5.06.21.23Sumatra Utara4.86.01.24Sulawesi Selatan5.26.51.35Kalimantan Timur4.55.81.36Bali5.06.71.77Nusa Tenggara Barat4.05.51.58Papua Barat3.54.81.39Riau4.76.01.310DKI Jakarta5.87.01.211Aceh4.25.61.412DIY Yogyakarta4.55.81.313Maluku3.74.50.814Jambi4.95.80.915Bangka Belitung4.35.61.316Banten5.06.41.417Kalimantan Selatan4.86.21.4Selisih target ini terjadi karena perbedaan asumsi makro ekonomi antara pusat dan daerah. Sementara Bappenas menetapkan target berdasarkan potensi daerah yang bersifat optimistis, pemerintah daerah sering kali menyusun target lebih konservatif dalam KUA PPAS. Harmonisasi diperlukan agar daerah dapat mengikuti laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan secara nasional tanpa mengabaikan kemampuan fiskal lokal.KEM PPKF Regional tidak hanya berfokus pada penyelarasan target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai alat untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini sangat penting dalam menentukan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan fiskal yang selaras antara pusat dan daerah diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata, sekaligus menghindari ketidakefisienan seperti tumpang tindih program atau kebijakan yang tidak terkoordinasi antar daerah.Tabel 2 di bawah ini menunjukkan alokasi anggaran yang disesuaikan untuk lima sektor prioritas dalam KEM PPKF Regional, baik dari pusat maupun daerah. Sektor-sektor ini dipilih karena mereka merupakan pendorong utama dalam pembangunan ekonomi daerah dan memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.Tabel 2Alokasi Anggaran untuk Sektor Prioritas dalam KEM PPKF RegionalNo.Sektor PrioritasAlokasi Anggaran Pusat (triliun)Alokasi Anggaran Daerah (triliun)Keterangan1Infrastruktur125.085.0Proyek jalan, jembatan, bandara2Pendidikan80.065.0Pembangunan sekolah dan guru3Kesehatan70.050.0Fasilitas kesehatan dan vaksin4Ekonomi Kreatif30.025.0Pengembangan UMKM dan pariwisata5Sektor Pertanian50.040.0Modernisasi pertanianTabel di atas menunjukkan bahwa sektor infrastruktur mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp.125 triliun dari pusat dan Rp.85 triliun dari daerah, mencerminkan prioritas utama dalam memperkuat konektivitas dan mobilitas di seluruh wilayah. Sektor pendidikan dan kesehatan juga mendapat perhatian besar, dengan anggaran signifikan untuk membangun fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Sektor ekonomi kreatif dan pertanian, meskipun dengan alokasi lebih kecil, tetap penting karena berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas di daerah.Sinergi anggaran ini memastikan bahwa pemerintah daerah mendapatkan dukungan fiskal yang cukup untuk melaksanakan proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penyelarasan alokasi anggaran ini juga mencegah terjadinya tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dapat lebih terjamin.Meskipun KEM PPKF Regional memberikan panduan dalam penyelarasan kebijakan Makro ekonomi, beberapa tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat daerah. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan karakteristik dan potensi ekonomi antara satu daerah dengan yang lain. Sebagai contoh, provinsi dengan sektor pariwisata yang kuat seperti Bali memiliki target pertumbuhan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan provinsi yang lebih bergantung pada sektor pertanian atau industri. Oleh karena itu, setiap daerah membutuhkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan potensi ekonomi di daerah. Selain itu, kendala teknis dalam implementasi KEM PPKF Regional, seperti perbedaan metode penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah, juga menjadi hambatan. standar metode penganggaran yang seragam dan integrasi sistem informasi keuangan yang lebih baik akan membantu mempercepat proses harmonisasi kebijakan fiskal di semua tingkatan pemerintahan.Tabel 3Tantangan dalam Implementasi KEM PPKF RegionalNo.TantanganDeskripsi1Perbedaan karakteristik ekonomiSetiap daerah memiliki sektor unggulan yang berbeda2Keterbatasan fiskalBanyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pusat3Perbedaan metode penganggaranStandar penganggaran yang berbeda antara pusat dan daerah4Koordinasi lintas sektoralKurangnya koordinasi antar sektor dalam perencanaan proyek5Ketidaksesuaian prioritasKadang prioritas daerah tidak sejalan dengan prioritas nasionalPrinsip utama dalam penyelarasan kebijakan makro ekonomi adalah memperhitungkan potensi ekonomi setiap daerah dan menyelaraskannya dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bappenas bertanggung jawab menyusun target ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal, dan pemerintah pusat kemudian melakukan evaluasi apakah target yang disusun telah mencerminkan kemampuan dan peluang pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.Tabel 4Contoh Penyelarasan Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/KotaNo.ProvinsiTarget Pertumbuhan (%)Kabupaten/KotaTarget Pertumbuhan (%)1Provinsi Bali6.0Kota Denpasar7.02Provinsi Jawa Barat5.5Kabupaten Bandung6.03Provinsi DIY5.0Kota Yogyakarta6.04Provinsi NTB4.8Kota Mataram5.55Provinsi Sulawesi Selatan6.2Kabupaten Gowa6.5Penyelarasan makro dalam KEM PPKF Regional merupakan upaya penting dalam menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Penyelarasan ini, meskipun menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan karakteristik daerah dan keterbatasan fiskal, memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap potensi lokal. Dengan demikian, keberhasilan penyelarasan ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional, tetapi juga memperkuat pembangunan di seluruh daerah di Indonesia.

DAMPAK PILKADA 2024 TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Mendorong Transformasi Ekonomi Melalui Digitalisasi Keuangan Daerah sebagai Penguat Local Taxing Power dan Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah

Transfer Pusat ke Daerah Tahun 2024 antara Harapan dan Kenyataan dalam Mewujudkan Otonomi Daerah
- TOKOH
- OPINI
RAGAM
Indonesia Menjadi Kandidat Tuan Rumah Kejuaraan Dunia FIBA U-19 Tahun 2027

Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala

Pada 17 Maret 27 Timnas Jalani TC di Jakarta

Inter Milan Vs Juventus: Narrazurri Menang Gol Bunuh Diri Gatti

Presiden Jokowi Mengapresiasi Kerja Keras Para Pemain Indonesia yang Mampu Mengejutkan di Laga Pembuka Piala Dunia.

Gus Muhdlor Optimis Sidoarjo Mampu Cetak Atlet Unggul Lewat Sport Science

Menpora Dito Berkomitmen Untuk Membantu Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda di Pesta Demokrasi 2024

Penyerahan Buku Bacaan Semoga Dapat Bermanfaat

NASI BAKAR ‘ZN’ RASA NYA, MANYOS! DAN DI SUKAI PARA PELANGAN

No Result

View All Result

No Result

View All Result

No Result

View All Result

Kelurahan Kupang Ambarawa Gelar Halal Bihalal, Pererat Silaturahmi Warga

Menteri Nusron Wahid Perlu Tinjau Kembali Panitia Ujian PPAT

14 Februari 2025

Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan Jakarta Pusat Dibuka Serentak Secara Hybrid

11 Februari 2025

Persiapan Sudah 100 Persen, HPN
2025 di Riau Siap Dilaksanakan

30 Januari 2025

Home Category Uncategorized

Uncategorized

Pendekatan Konsesual Perlu Dilakukan Untuk Masyarakat Adat

Uncategorized

Pendekatan Konsesual Perlu Dilakukan Untuk Masyarakat Adat

29 September 2023

Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yasman saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR ke Kantor Wilayah...

Read more

Bambang Soesatyo Mendampingi Presiden Joko Widodo Meresmikan LRT Jabodebek

Uncategorized

Bambang Soesatyo Mendampingi Presiden Joko Widodo Meresmikan LRT Jabodebek

28 Agustus 2023

JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Lintas Raya...

Read more

Depan Para Kades Gresik, Ketua DPD RI Paparkan Cara Desa Menjadi Kekuatan Ekonomi

Uncategorized

Depan Para Kades Gresik, Ketua DPD RI Paparkan Cara Desa Menjadi Kekuatan Ekonomi

GRESIK - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaparkan cara agar desa bisa bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi dengan...

Read more

Penyelesaian Lahan Tol Cijago, BPN Depok Targetkan Di Bulan September 2023

Uncategorized

Penyelesaian Lahan Tol Cijago, BPN Depok Targetkan Di Bulan September 2023

Depok - Kegiatan Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi kembali diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)...

Read more

Uncategorized

Gelar Deklarasi BBM-08 Dukungan Kepada Capres Prabowo Subianto Sangat optimis Memenangkan

PAMEKASAN - Apresiasi dan dukungan terhadap Ratusan relawan yang tergabung dalam Barisan Milenial Madura (BMM)-08 deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto...

Read more

Uncategorized

Ramadhan Berbagi Untuk Anak Yatim Piatu

(Foto. Dok : Humas KPU) Jakarta - Nasionalnews.co.id KPU kembali mengadakan santunan untuk anak yatim piatu, kali ini dengan tema “Ramadhan...

Read more

Ketua MPR RI; Para Anggota Legislatif yang Terpilih Pemilu 2024 Wajib Mendapatkan Pembekalan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Filsafatnya

Uncategorized

Ketua MPR RI; Para Anggota Legislatif yang Terpilih Pemilu 2024 Wajib Mendapatkan Pembekalan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Filsafatnya

JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan para...

Read more

Uncategorized

Presiden Jokowi Saat Meresmikan Tambak Udang, di Kebumen, Jateng

Presiden Jokowi saat meresmikan tambak udang, di Kebumen, Jateng, Kamis (09/03/2023). (Sumber Foto: BPMI Setpres) Jateng - Presiden RI Joko...

Read more

Uncategorized

Temui Khofifah, LaNyalla Perjuangkan Aspirasi Guru Honorer yang Tak Masuk Formasi PPPK

SURABAYA - Gerak cepat ditunjukkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam memperjuangkan aspirasi guru honorer di Provinsi Jatim...

Read more

Uncategorized

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Kembali Melakukan Pengecekan Ketersediaan Dan Bahan Pokok

Presiden Jokowi Mengunjungi Pasar Mendenrejo, Blora, Jawa Tengah, Jumat (10/03/2023). (Foto: Humas Setkab/Agung) Jawa - Tengah menjelang bulan Ramadan tahun...

Read more

Page 3 of 31 Prev 1 2 3 4 … 31 Next

WWW.NASIONALONLINE.ID - ALL RIGHTS RESERVED 2022

Follow Us

No Result

View All Result

© 2022 NASIONALONLINE.ID - # Cerdas dan Mencerahkan.