Sabtu, 8 November 2025

HOME
NASIONAL

RT 17 Pejaten Barat Dihiasi Pernak-Pernik Bendera Merah Putih

Memastikan Kesiapan Beberapa Tempat Yang Menjadi Lokasi Gelaran Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN 2023

Ramadhan Berbagi Untuk Anak Yatim Piatu

Ketua KPU Hasyim Asy’ari Tegaskan Perlunya Bimtek Untuk Penguatan Aspek Teknis Penyelenggaraan Pemilu
POLITIK

Ganjar-Mahfud Didukung 3 Konglomerat

Samani, Caleg PPP, akan Memperjuangkan Aspirasi Rakyat dan Siap Menjadi Pelayan Masyarakat

Australia Mulai Referendum Mengambil Keputusan Mengenai Pengesahan Suara Masyarakat Adat di Parlemen

Mardani Ali Sera Meminta, KPU Karawang Untuk Melakukan Sosialiasi Pemilihan Umum Kepada Pemilih Pemula
DAERAH

KALAU SANTRI JADI PEJABAT TAK MELUPAKAN BUDAYA PESANTREN

Menyongsong Lahirnya Super Power Indonesia

Partai Golongan Karya Mengajukan Bacalon Anggota DPR RI

Gerakan Indonesia Damai akan di Deklarasikan
HUKUM & KRIMINAL

Noel, KPK, dan Rapuhnya Hukum di Negeri Ini

Sidang Sembilan Terdakwa Kasus Kebakaran Depo Minyak di Plumpang Kembali Digelar

Penyidik Bareskrim Pastikan Terus Kejar Bandar Narkotika Sindikat Internasional Fredy Pratama

Tim Gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum dan Ditpolair Polda Metro Jaya Menangkap 3 Pelaku Oembunuhan Sopir Go Car
LUAR NEGERI

Presiden RI Joko Widodo Dan Presiden Vietnam Nguyễn Xuân Phúc Mengadakan Pertemuan Bilateral, DI Istana Kepresidenan Bogor

Rusia Dilaporkan telah Menyerang Instalasi Pembangkit Ukraina

Presiden Jokowi Menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan PT Krakatau Steel dan POSCO Holdings

PM Kishida Menyatakan Dukungan Peningkatan Kemampuan Maritim Indonesia
EKONOMI & BISNIS

Triwulan III, Sektor Manufaktur Tumbuh Lampaui Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi RI Baik-baik Saja Saat Dunia Kacau Balau

Menparekraf Dorong Kabupaten Ngawi Tetapkan Subsektor Ekraf Unggulan Melalui Uji Petik PMK3I

Lancarnya Pasokan, Harga Bahan Pokok Menjadi Stabil
TOKOH & OPINI
- All
- Opini
- Tokoh
PERAN AUDIT KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS PENGADAAN USER TERMINAL SATELIT SLOT ORBIT 123°BT:ANTARA KERUGIAN AKTUAL DAN ESTIMASI POTENSIALProf. Dr. Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak., CAGuru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Praktisi Keuangan Negara dan Saksi Ahli Audit Keuangan Negara

Kurikulum Cinta dalam Pembelajaran Al-Qur’an Hadis: Telaah Tantangan dan Hambatannya

Retret Direksi Danantara Di Swiss: Tantangan Tata Kelola Dan Kepercayaan Publik Oleh: Prof. Dr. Dadang Suwanda, S.E., M.M.,M.Ak., Ak, CA.Guru Besar Manajemen Pemerintahan, IPDN

MEMBANGUN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH MELALUI KEBIJAKAN FISKAL YANG TERPADUProf. Dr. Dadang Suwanda., SE., MM., M.Ak., AK. CAGuru besar Manajemen Pemerintahan IPDNPenyelarasan kebijakan makro ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan elemen strategis dalam memastikan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional menggarisbawahi pentingnya keselarasan dalam menentukan target-target ekonomi, terutama dalam pertumbuhan ekonomi regional, yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional menjadi instrumen penting untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan inklusif. Salah satu aspek utama dalam penyelarasan kebijakan makro ekonomi adalah target pertumbuhan ekonomi. Penyelarasan ini dilakukan melalui koordinasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang ditetapkan berdasarkan potensi ekonomi lokal. Bappenas, bersama pemerintah daerah, menyusun target pertumbuhan ekonomi yang bersifat optimistis dengan mempertimbangkan potensi unggulan di masing-masing daerah.Berdasarkan temuan Kementerian Keuangan Tahun 2024, dari 153 pemerintah daerah di 23 provinsi yang dianalisis, ditemukan bahwa 17 provinsi mengalami perbedaan signifikan antara target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional. Selisih antara kedua target ini berkisar antara 5% hingga 128%, yang menandakan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan fiskal antara pusat dan daerah.Perbedaan signifikan ini menimbulkan tantangan besar dalam harmonisasi kebijakan fiskal di tingkat daerah. Ketidaksesuaian antara target pusat dan daerah dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan dan menghambat upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan penyesuaian kebijakan yang lebih baik guna mencegah ketidakselarasan tersebut, serta memastikan bahwa perencanaan fiskal di daerah sejalan dengan target pembangunan nasional.Proses harmonisasi ini juga melibatkan peningkatan kapasitas perencanaan fiskal daerah dan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga setiap daerah dapat menyusun kebijakan yang realistis namun tetap ambisius dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.Tabel 1Perbandingan Target Pertumbuhan Ekonomi dalam KUA PPAS dan KEM PPKF RegionalNo.ProvinsiTarget Pertumbuhan KUA PPAS (%)Target Pertumbuhan KEM PPKF (%)Selisih (%)1Jawa Barat5.56.81.32Jawa Tengah5.06.21.23Sumatra Utara4.86.01.24Sulawesi Selatan5.26.51.35Kalimantan Timur4.55.81.36Bali5.06.71.77Nusa Tenggara Barat4.05.51.58Papua Barat3.54.81.39Riau4.76.01.310DKI Jakarta5.87.01.211Aceh4.25.61.412DIY Yogyakarta4.55.81.313Maluku3.74.50.814Jambi4.95.80.915Bangka Belitung4.35.61.316Banten5.06.41.417Kalimantan Selatan4.86.21.4Selisih target ini terjadi karena perbedaan asumsi makro ekonomi antara pusat dan daerah. Sementara Bappenas menetapkan target berdasarkan potensi daerah yang bersifat optimistis, pemerintah daerah sering kali menyusun target lebih konservatif dalam KUA PPAS. Harmonisasi diperlukan agar daerah dapat mengikuti laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan secara nasional tanpa mengabaikan kemampuan fiskal lokal.KEM PPKF Regional tidak hanya berfokus pada penyelarasan target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai alat untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini sangat penting dalam menentukan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan fiskal yang selaras antara pusat dan daerah diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata, sekaligus menghindari ketidakefisienan seperti tumpang tindih program atau kebijakan yang tidak terkoordinasi antar daerah.Tabel 2 di bawah ini menunjukkan alokasi anggaran yang disesuaikan untuk lima sektor prioritas dalam KEM PPKF Regional, baik dari pusat maupun daerah. Sektor-sektor ini dipilih karena mereka merupakan pendorong utama dalam pembangunan ekonomi daerah dan memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.Tabel 2Alokasi Anggaran untuk Sektor Prioritas dalam KEM PPKF RegionalNo.Sektor PrioritasAlokasi Anggaran Pusat (triliun)Alokasi Anggaran Daerah (triliun)Keterangan1Infrastruktur125.085.0Proyek jalan, jembatan, bandara2Pendidikan80.065.0Pembangunan sekolah dan guru3Kesehatan70.050.0Fasilitas kesehatan dan vaksin4Ekonomi Kreatif30.025.0Pengembangan UMKM dan pariwisata5Sektor Pertanian50.040.0Modernisasi pertanianTabel di atas menunjukkan bahwa sektor infrastruktur mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp.125 triliun dari pusat dan Rp.85 triliun dari daerah, mencerminkan prioritas utama dalam memperkuat konektivitas dan mobilitas di seluruh wilayah. Sektor pendidikan dan kesehatan juga mendapat perhatian besar, dengan anggaran signifikan untuk membangun fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Sektor ekonomi kreatif dan pertanian, meskipun dengan alokasi lebih kecil, tetap penting karena berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas di daerah.Sinergi anggaran ini memastikan bahwa pemerintah daerah mendapatkan dukungan fiskal yang cukup untuk melaksanakan proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penyelarasan alokasi anggaran ini juga mencegah terjadinya tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dapat lebih terjamin.Meskipun KEM PPKF Regional memberikan panduan dalam penyelarasan kebijakan Makro ekonomi, beberapa tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat daerah. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan karakteristik dan potensi ekonomi antara satu daerah dengan yang lain. Sebagai contoh, provinsi dengan sektor pariwisata yang kuat seperti Bali memiliki target pertumbuhan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan provinsi yang lebih bergantung pada sektor pertanian atau industri. Oleh karena itu, setiap daerah membutuhkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan potensi ekonomi di daerah. Selain itu, kendala teknis dalam implementasi KEM PPKF Regional, seperti perbedaan metode penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah, juga menjadi hambatan. standar metode penganggaran yang seragam dan integrasi sistem informasi keuangan yang lebih baik akan membantu mempercepat proses harmonisasi kebijakan fiskal di semua tingkatan pemerintahan.Tabel 3Tantangan dalam Implementasi KEM PPKF RegionalNo.TantanganDeskripsi1Perbedaan karakteristik ekonomiSetiap daerah memiliki sektor unggulan yang berbeda2Keterbatasan fiskalBanyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pusat3Perbedaan metode penganggaranStandar penganggaran yang berbeda antara pusat dan daerah4Koordinasi lintas sektoralKurangnya koordinasi antar sektor dalam perencanaan proyek5Ketidaksesuaian prioritasKadang prioritas daerah tidak sejalan dengan prioritas nasionalPrinsip utama dalam penyelarasan kebijakan makro ekonomi adalah memperhitungkan potensi ekonomi setiap daerah dan menyelaraskannya dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bappenas bertanggung jawab menyusun target ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal, dan pemerintah pusat kemudian melakukan evaluasi apakah target yang disusun telah mencerminkan kemampuan dan peluang pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.Tabel 4Contoh Penyelarasan Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/KotaNo.ProvinsiTarget Pertumbuhan (%)Kabupaten/KotaTarget Pertumbuhan (%)1Provinsi Bali6.0Kota Denpasar7.02Provinsi Jawa Barat5.5Kabupaten Bandung6.03Provinsi DIY5.0Kota Yogyakarta6.04Provinsi NTB4.8Kota Mataram5.55Provinsi Sulawesi Selatan6.2Kabupaten Gowa6.5Penyelarasan makro dalam KEM PPKF Regional merupakan upaya penting dalam menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Penyelarasan ini, meskipun menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan karakteristik daerah dan keterbatasan fiskal, memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap potensi lokal. Dengan demikian, keberhasilan penyelarasan ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional, tetapi juga memperkuat pembangunan di seluruh daerah di Indonesia.
- TOKOH
- OPINI
RAGAM
KKGO Cimanggis Gelar Futsal Champion Vol 3

Kejari Jakarta Pusat Gelar Pekan Olahraga Peringati Hari Bhakti Adhyaksa ke-80

Nasi Bakar ZN Jadi Primadona, Harga yang Terjangkau 10 rb

Indonesia Menjadi Kandidat Tuan Rumah Kejuaraan Dunia FIBA U-19 Tahun 2027

Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala

Pada 17 Maret 27 Timnas Jalani TC di Jakarta

Inter Milan Vs Juventus: Narrazurri Menang Gol Bunuh Diri Gatti

Presiden Jokowi Mengapresiasi Kerja Keras Para Pemain Indonesia yang Mampu Mengejutkan di Laga Pembuka Piala Dunia.

Gus Muhdlor Optimis Sidoarjo Mampu Cetak Atlet Unggul Lewat Sport Science

No Result

View All Result

No Result

View All Result

No Result

View All Result

Hari Pahlawan 2025: Nurhayati Effendi Tegaskan Kemerdekaan Bukan Pemberian, Tapi Hasil Keberanian dan Persatuan

8 November 2025

Hari Pahlawan 2025: Nurhayati Effendi Tegaskan Kemerdekaan Bukan Pemberian, Tapi Hasil Keberanian dan Persatuan

8 November 2025

Andri Santosa, Reses Menyerap Aspirasi Masyarakat

4 November 2025

Arifin: Jakarta Maju, Budaya Betawi Tak Boleh Pudar

3 November 2025

Home Category Werita Terkini

Werita Terkini

Kepala Badan BP2MI Penegakan Hukum Menjadi Hal Penting Yang Di Perhatikan

Werita Terkini

Kepala Badan BP2MI Penegakan Hukum Menjadi Hal Penting Yang Di Perhatikan

Ket Foto: Gubernur Kalbar (kiri), Kepala BP2MI (kanan) Pontianak, – Silaturahmi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Jumat...

Read more

Pemberian Santunan Terhadap Anak Yatim Lintas Agama ini Juga Sebagai Bentuk Realisasi Hablum Minannas

Werita Terkini

Pemberian Santunan Terhadap Anak Yatim Lintas Agama ini Juga Sebagai Bentuk Realisasi Hablum Minannas

JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo...

Read more

Menteri PPPA Meninjau Fasilitas Tempat Bermain Anak Yang DiPeruntukkan Khusus Bagi Anak dan Orang Tua

Werita Terkini

Menteri PPPA Meninjau Fasilitas Tempat Bermain Anak Yang DiPeruntukkan Khusus Bagi Anak dan Orang Tua

Jakarta – Jelang puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2023, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga...

Read more

Jaksa Agung : Menghimbau kepada Seluruh korps Adhyaksa untuk Melakukan Perayaan Dengan Cara Sederhana

Werita Terkini

Jaksa Agung : Menghimbau kepada Seluruh korps Adhyaksa untuk Melakukan Perayaan Dengan Cara Sederhana

Jakarta - Dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 H 2023, Jaksa Agung ST Burhanuddin menghimbau seluruh jajarannya...

Read more

PPWI Gelar Buka Bersama dan Santunan Yatim Piatu di Darul Aytam Al-Aziziyyah Bekasi

Werita Terkini

PPWI Gelar Buka Bersama dan Santunan Yatim Piatu di Darul Aytam Al-Aziziyyah Bekasi

Bekasi - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menggelar buka bersama dan santunan anak yatim-piatu di Pesantren Mudi Mekar Al-Aziziyyah (Darul...

Read more

Bertemu Masyarakat Indonesia di Jerman, Menko Airlangga Tekankan Pentingnya Peran Diaspora dalam Pembangunan di Indonesia

Werita Terkini

Bertemu Masyarakat Indonesia di Jerman, Menko Airlangga Tekankan Pentingnya Peran Diaspora dalam Pembangunan di Indonesia

(Ket.Foto : Humas kemenko ) Berlin - Pemerintah secara konsisten berupaya untuk melakukan penguatan kerja sama bilateral guna menunjang pertumbuhan...

Read more

RUMAHKU ADALAH SURGAKU

Werita Terkini

RUMAHKU ADALAH SURGAKU

Bekasi - KH. As'ad Said Ali menceritakan tentang rumahnya yang terleyak di Bekasi yang dibangin tahun 1991di atas tanah yang...

Read more

Kunjungan Kerja Reses Komisi II kali ini Dalam Rangka Meninjau Kesiapan Pemerintah Kota Bekasi Bersama KPU Kota Bekasi dan Bawaslu

Werita Terkini

Kunjungan Kerja Reses Komisi II kali ini Dalam Rangka Meninjau Kesiapan Pemerintah Kota Bekasi Bersama KPU Kota Bekasi dan Bawaslu

Bekasi - Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar...

Read more

DPD RI, Melalui Komite IV Telah Melaksanakan, Fit and Proper Test : Terhadap Calon Anggota BPK

Werita Terkini

DPD RI, Melalui Komite IV Telah Melaksanakan, Fit and Proper Test : Terhadap Calon Anggota BPK

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan pertimbangan atas pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia...

Read more

Cemarkan Nama Baiknya, 7 Media Online Akan Dilaporkan Ketum FWJ Indonesia ke Dewan Pers

Werita Terkini

Cemarkan Nama Baiknya, 7 Media Online Akan Dilaporkan Ketum FWJ Indonesia ke Dewan Pers

Jpakarta.Nasionalnews.co.id Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan membantah dirinya disebut sebut...

Read more

Page 145 of 169 Prev 1 … 144 145 146 … 169 Next

WWW.NASIONALONLINE.ID - ALL RIGHTS RESERVED 2022

Follow Us

No Result

View All Result

© 2022 NASIONALONLINE.ID - # Cerdas dan Mencerahkan.