Salatiga – Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Senin (19/5), memenuhi panggilan Ketua DPRD Kota Salatiga dalam agenda rapat interpelasi. Agenda ini digelar untuk mendengar langsung jawaban Wali Kota atas sejumlah kebijakan dan pernyataannya yang dinilai kontroversial serta menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat melalui media sosial.
Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan antara lain relokasi pedagang Pasar Pagi ke Pasar Rejosari, efisiensi anggaran melalui pengurangan Tenaga Harian Lepas (THL), pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta penghentian Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), khususnya retribusi sampah.
Dalam rapat paripurna yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Nina Agustin, dr. Robby menyampaikan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut masih dalam bentuk wacana.
“Apa yang telah saya sampaikan, termasuk relokasi pasar dan kebijakan lainnya, baru sebatas wacana,” ujar Robby di akhir sambutannya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Alexander Joko Sulistyo (Alex), menegaskan bahwa interpelasi bukanlah persoalan suka atau tidak suka, melainkan bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan demi kemajuan kota.
“Proses kebijakan yang disampaikan Wali Kota kami nilai kurang tepat karena tidak melibatkan lembaga-lembaga terkait. Pemerintahan saat ini lebih terlihat sebagai tampilan one man show. Maka, mencermati indikator yang ada, Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas menolak relokasi Pasar Pagi ke Pasar Rejosari,” tegas Alex. Selasa (20/5).
Senada dengan Alex, Ketua Fraksi Demokrat, Antonius Dohan K., juga menyatakan bahwa interpelasi ini lahir bukan karena sentimen pribadi, melainkan karena lemahnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
“Saya kecewa dengan jawaban saudara Wali Kota. Semua pernyataannya yang sudah terlanjur berkembang di tengah masyarakat ternyata hanya sebatas wacana,” ujar Dohan.
Ia menambahkan bahwa sejak dilantik, dr. Robby dinilai tidak membangun komunikasi dengan DPRD, bahkan sekadar diskusi santai untuk membahas arah pembangunan Salatiga. “Kami di Demokrat punya wakil di Komisi A, B, dan C, tetapi tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Ini sangat kami sayangkan,” tambahnya.
Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Salatiga tersebut tidak hanya dihadiri oleh para anggota dewan dari lima fraksi, tetapi juga dihadiri sejumlah pedagang dari Pasaraya Salatiga yang turut menyimak jalannya rapat.
(NANO)
