Ket Foto: Gubernur Kalbar (kiri), Kepala BP2MI (kanan)
Pontianak, – Silaturahmi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Jumat (14/4/2023), dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Sutarmidji, berjalan lancar. Benny menyampaikan ‘’rahasia’’ menyelamatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari eksploitasi sindikat.
‘’Saya sampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmidji, bahwa kunci menyelamatkan kehidupan PMI dari ancaman sindikat ialah memperkuat edukasi. Ada pemahaman bersama dan kerja-kerja bersama. Jadi selain pencegahan, kita juga punya tanggungjawab menyiapkan tenaga kerja yang handal, kompeten, dan profesional. Diimbangi dengan jabatan yang baik, dan gaji yang tinggi,’’ ujar Benny.
Penegakan hukum menjadi hal penting yang diperhatikan. Benny juga menyampaikan agenda kedua dari silaturahmi tersebut, yaitu merencanakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), yang akan melibatkan berbagai kalangan untuk mengorkestrasi kekuatan dalam melawan sindikat penempatan ilegal PMI.
‘’Saya juga menyampaikan rencana BP2MI untuk menggelar Rakortas di Kalbar, yang menghadirkan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait yang ada di Kalbar. Kita juga akan mengajak Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai, dan Kepala Badan Perbatasan untuk hadir membicarakan pengamanan di daerah-daerah perbatasan,’’ kata Benny.
Tambah Benny, pemerintah telah mengetahui persis bagaimana PMI nonprosedural diberangkatkan secara diam-diam dan resiko yang mereka alami. Mata rantai atau rute penempatan gelap perlu dipotong. Cara yang paling manjur yaitu melalui upaya perlawanan semesta.
‘’Maka, pencegahan ini memerlukan kerja kolaboratif. Kita telah mengetahui modus sindikat, korban-korban yang mereka hasilkan. Ekosistem penempatan ilegal PMI tersebut harus kita hentikan. Jangan sampai pemerintah didikte para sindikat. Jangan beri ruang oknum aparat pemerintah bekerja sama dengan sindikat,’’ ujar Benny.
Tak hanya itu, Benny menyampaikan kerja yang demikian bukan saja menjadi kewenangan pemerintah daerah. Wilayah perbatasan, menurut Benny, telah dideteksi menjadi jalur gelap dari penempatan ilegal PMI.
‘’Kalimantan Barat dikenal punya banyak jalur-jalur tikus, karena anak-anak bangsa sering diberangkatkan secara nonprosedural melalui jalur tikus. Naif negara yang besar ini dikendalikan sindikat. Sekali lagi tidak boleh kita bertekuk lutut pada sindikat,’’ tukas Benny.
Selanjutnya, untuk agenda Rakortas nantinya akan dilaksanakan di ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Benny juga secara rinci mengungkap ada semacam misteri, seolah-olah sindikat ini kebal hukum dan tak mampu disentuh aparat hukum. Pemahaman itu yang bagi Benny perlu diperbaiki.
‘’Kenapa selama ini penempatan ilegal tidak berhenti, karena dilakukan sindikat dan mafia. Mereka dibekingi oknum aparat negara. Coba dibayangkan, jika aparat negara berkongsi dengan mafia, maka apa yang akan terjadi dengan negara ini. Sindikat tak boleh diperlakukan istimewa, mereka harus diperangi,’’ tutur Benny tegas. ** (Humas BP2MI)
