Jakarta, – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) selenggarakan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis BP2MI Tahun 2025-2029, di Hotel Orchardz Industri Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
Rencana Strategis, atau disebut renstra, adalah proses dimana organisasi menentukan strategi yang cermat untuk mencapai sasaran khusus, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya, guna mencapai strategi tersebut.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI, Sri Andayani, membuka kegiatan penyusunan renstra dengan memaparkan bahwa, Kick Off Meeting terdiri dari dua tahapan, yaitu Background Study dan pelatihan tata cara penyusunan renstra.
“Background study dilakukan melibatkan perspektif internal maupun eksternal, dengan harapan teridentifikasi berbagai isu, masalah, tantangan, upaya, termasuk praktik untuk memperkaya substansi dalam penyusunan rancangan Renstra BP2MI,” ungkapnya.
Sedangkan pada tahap pelatihan tata cara penyusunan renstra, lanjut Sri Andayani, akan menghadirkan fasilitator Widya Iswara Utama, dari Pusat Pembinan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas.
“Kehadiran para Widya Iswara dari Bappenasm diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tim kerja BP2MI untuk menyusun rencana sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta memiliki kepekaan dan wawasan untuk berfikir strategis,” paparnya.
Sri Andayani berharap, output yang didapatkan dari Kick Off Meeting ini berupa Bahan Penyusunan Teknokratik Renstra BP2MI Tahun 2025-2029.
“Sedangkan outcome yang diharapkan adalah, tersusunnya Renstra BP2MI 2025-2029 untuk mewujudkan pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya,” pungkasnya.
Sekretaris Utama BP2MI, Rinardi, memberikan sambutan dengan kilas balik Renstra BP2MI 2020-2024 lalu, yang terdiri dari 9 program prioritas BP2MI, yaitu, (1) Pemberantasan Sindikat Penempatan Illegal Pekerja Migran Indonesia; (2) Penguatan Kelembagaan; (3) Menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai VVIP; (4) Modernisasi Sistem Pendataan Menuju Big Single Data; (5) Pembebasan Biaya penempatan; (6) Pembenahan Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia Sea-Based; (7) Penguatan Skema Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terampil dan Profesional; (8) Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; serta (9) Penguatan Sinergi dan Koordinasi Multi-Stakeholder dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Pada tahun 2019-2021 merupakan tahun yang penuh tantangan dalam penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada berbagai sektor, termasuk sektor ketenagakerjaan.” Ungkapnya.
Kementerian Ketenagakerjaan RI, ucap Rinardi, mengkategorikan 3 kelompok pekerja yang terdampak Covid-19, yaitu, Pekerja yang dirumahkan dari perusahaan tempatnya bekerja; Kelompok pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan kelompok pekerja informal/bangkrut/kehilangan usaha.
“Pada tahun 2020, jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia menurun drastis, tetapi pada tahun 2022 dan 2023, jumlah Pekerja Migran Indonesia melesat sejumlah 250.000 sampai dengan 270.000 lebih, dari prediksi yang hanya sekitar 200.000 saja,” jelasnya.
Capaian tersebut, menurut Rinardi menjadi bukti bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu solusi untuk membantu mengurangi pengangguran akibat pandemi.
“Saya berharap agar kegiatan Kick Off Meeting Penyusunan Renstra BP2MI, benar-benar dapat memberikan gambaran tentang Policy Direction (Arah Kebijakan), Good Practices (Praktik Baik), menggali isu-su kunci, tantangan, serta langkah ke depan (Way Forward), bagi pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya secara utuh menyeluruh,” tutup Rinardi. (Humas)
