JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) di Gedung Pakuan, Bandung, Senin (14/7).
Pertemuan ini
membahas penguatan kerja sama antara Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset BUMN untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan
kesejahteraan masyarakat.
Menteri Erick Thohir menyampaikan bahwa Kementerian BUMN terus memperkuat sinergi dengan
pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jawa Barat, dalam mengelola aset strategis BUMN seperti lahan milik Perhutani dan PTPN.
Optimalisasi ini ditujukan untuk mendukung program-program
pemerintah yang berpihak kepada rakyat, membuka lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan.
“Kami berkoordinasi dan berkolaborasi mengenai aset-aset BUMN seperti Perhutani dan PTPN untuk memastikan bahwa program pemerintah dapat melindungi rakyat, membuka lapangan pekerjaan, dan
mengentaskan kemiskinan,” ujar Erick.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Erick juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah
Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengembalikan fungsi lahan Perhutani yang telah mengalami alih fungsi menjadi hutan produksi dan hutan lindung. Tercatat sekitar 6.000 hektare kawasan hutan produksi telah beralih fungsi menjadi vila dan permukiman liar.
Aktivitas ini menimbulkan kerusakan ekosistem hutan,
meningkatkan emisi karbon, serta memperbesar risiko bencana hidrometeorologis seperti banjir dan
longsor.
“Kementerian BUMN bersama Danantara mendukung upaya KDM mendorong pengembalian
lahan-lahan Perhutani maupun PTPN ke fungsi semula. Hal ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto,” kata Erick.
Kementerian BUMN juga menyatakan kesiapan mendukung relokasi masyarakat terdampak bencana melalui pemanfaatan lahan Perhutani secara tepat guna dan berkelanjutan. Erick menilai
pendekatan
ini penting agar penanganan pascabencana tidak bersifat sementara, melainkan terintegrasi dengan upaya pembangunan jangka panjang.
“Komitmen kami adalah mendukung pemanfaatan aset BUMN untuk kepentingan masyarakat, Relokasi
bukan hanya soal tempat tinggal, tapi soal keadilan pascabencana. Pemanfaatan lahan BUMN harus
kembali ke rakyat dan dimanfaatkan untuk membangun kehidupan yang lebih layak,” tambah Erick
Menteri Erick menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Pemprov Jabar dalam pengelolaan sampah berbasis energi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, isu pengelolaan
sampah membutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan yang inovatif dan efisien.
“Kita mendukung pengelolaan sampah berbasis energi sebagai bagian dari Solusi atas tantangan lingkungan
yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Erick.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, pada tanggal 21 Juli 2025 akan dilakukan penandatanganan
Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait
kerangka kerja sama strategis pengelolaan aset dan pembangunan daerah. Selain itu, akan dibentuk pula Forum Strategis Pemda
Jabar–Kementerian BUMN yang berfungsi sebagai wadah koordinasi
lintas sektor dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan pusat dan daerah, termasuk menyangkut
pengelolaan aset BUMN, penanganan bencana, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Menteri BUMN juga mengapresiasi rencana Gubernur Dedi Mulyadi untuk menggulirkan kompetisi antar sekolah sepak bola (SSB) di Jawa Barat, dimulai dari Kota Depok. Inisiatif ini dinilai sebagai langkah positif dalam membangun karakter generasi muda melalui olahraga. “Kami mengapresiasi
rencana KDM yang akan menggulirkan kompetisi antar SSB. Ini langkah yang bagus untuk membina generasi muda,” tambah Erick.Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar aset BUMN benar-benar kembali menjadi milik rakyat dan
mendukung kemajuan daerah secara berkelanjutan.
Kementerian BUMN mengajak seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat untuk bersinergi menjadikan aset BUMN sebagai katalis pembangunan
daerah, demi terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. (Red-03/Hum)
