BANDUNG – Nasionalonline.id Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Menkopolhukam Mahfud MD yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Internasional Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro, atau nama sejenis lainnya di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat. Konferensi Internasional pembentukan World Consultative Assembly Forum atau Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia diikuti para delegasi dari 15 parlemen negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Sekretaris Jenderal Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI serta Liga Muslim Dunia.
“Gagasan pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia oleh MPR RI, atau nama lain yang disepakati, adalah untuk menghadirkan terbentuknya forum yang memaksimalkan pemikiran bersama lembaga-lembaga sejenis diawali dari parlemen negara-negara anggota OKI. Tujuannya untuk menguatkan kerjasama dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi umat manusia dan memaksimalkan potensi dan kewenangan yang dimiliki, tanpa mengesampingkan keberadaan Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), atau Muslim World League yang sudah lama eksis,” ujar Bamsoet dalam pembukaan Konferensi Internasional Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro, atau nama sejenis lainnya di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/10/22).
Turut hadir antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. M. Syarifuddin, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Prof. Mukti Fajar Nur Dewata, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bachtiar Najamudin, dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
Delegasi dari 15 parlemen negara anggota OKI antara lain, Pimpinan MPR RI (Indonesia) Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Ketua Majelis Syuro Kerajaan Arab Saudi Dr. Abdullah Mohammed Ibrahim Al-Sheikh, Presiden Dewan Penasihat Kerajaan Maroko Enaam Mayara, Ketua Senat Republik Arab Mesir Abdel Wahab Abdel Razeq, Ketua Senat Republik Islam Pakistan Muhammad Sadiq Sanjrani, Ketua Dewan Nasional Negara Palestina Rahwi A.M. Fatouh, Wakil Presiden Senat Malaysia Mohamad Ali bin Haji Mohamad, Wakil Ketua Dewan Bangsa Republik Demokratik Rakyat Aljazair Salim Chenoufi.
Deputi Pertama Ketua Dewan Syuro Kerajaan Bahrain Jamal Mohamed Fakhro, Wakil Presiden Kedua Majelis Republik Mozambik Saide Fidel, Wakil Ketua Dewan Syuro Republik Yaman Abdullah Mohammed Abulghaith Qibab, Anggota Majelis Agung Nasional Republik Turki Orhan Atalay, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majelis Permusyawaratan Islam Republik Islam Iran Dr. Abolfazl Amoei, Anggota Parlemen Republik Irak Haider M. Habeeb Majeed Al-Khumais, Anggota Senat Kerajaan Yordania Hasyimiyah Dr. Mustafa Al-Barari, Sekretaris Jenderal Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI Mouhamed Khourchi, Supervisor Liga Muslim Sedunia Untuk Asia dan Australia serta Direktur Liga Muslim Dunia di Indonesia Abdurrahman Muhammad Amin Al Khayyat.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, hingga kini keberadaan organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PUIC), dan Liga Muslim Dunia, telah banyak berperan dalam mengisi dinamika kehidupan umat Islam di tengah masyarakat dunia. Namun demikian, seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan kemajuan peradaban manusia yang ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata menyisakan sejumlah persoalan yang semakin kompleks.
“Karenanya, MPR RI berinisiatif menghadirkan World Consultative Assembly Forum atau nama sejenis lainnya yang belum terwadahi eksistensinya di lingkungan OKI, PUIC, maupun IPU. Menjadi sebuah keuntungan tersendiri apabila bisa dihadirkan sejumlah alternatif saluran organisasi internasional dalam rangka menyikapi dan berkontribusi mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi bersama, dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki tanpa menegasikan atau menjadi duplikasi atas lembaga yang sudah ada,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, terdapat lima alasan penting pembentukan World Consultative Assembly Forum. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro, atau nama sejenis lainnya memiliki potensi besar, tetapi belum secara spesifik terwadahi dalam PUIC maupun IPU. Sementara di negara-negara Arab dan Afrika sudah ada forum sejenis yaitu ASSECAA (Association of Senates, Shoora and Equivalent Councils in Africa and the Arab World).
Kedua, isu dan persoalan kemanusiaan di suatu negara potensial berimbas pada negara lain, langsung maupun tidak langsung. Apalagi ikatan solidaritas diantara negara OKI dan PUIC-nya begitu kuat. Sehingga, dibutuhkan bermacam saluran yang bisa mewadahi aspirasi selain dari lembaga yang sudah ada, sesuai dengan karakteristik isu, persoalan, serta kewenangan, dengan memaksimalkan potensi diplomasi keparlemenan.
“Ketiga, kerjasama antar lembaga dalam forum atau lembaga internasional harus menghasilkan penguatan kelembagaan bagi internal lembaga itu sendiri. Bagaimana pun, kerjasama dalam organisasi internasional yang keanggotaannya melibatkan lembaga-lembaga negara pada akhirnya akan memperkuat lembaga tersebut. Sehingga pembentukan World Consultative Assembly Forum juga dalam rangka menjadi mitra atau yang memperkuat fungsi dan peran dari PUIC,” urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKKPI dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, alasan keempat, kerjasama antar lembaga dalam forum atau lembaga internasional diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang bisa ditindaklanjuti lembaga tersebut sesuai tugas dan fungsinya. Ruang lingkup organisasi internasional yang melibatkan lembaga-lembaga negara biasanya terbatas pada kedudukan dan fungsi lembaga itu di negara masing-masing.
Kelima, kerjasama antar lembaga dalam organisasi internasional diharapkan dapat menguatkan kontribusi lembaga internasional yang sudah lama eksis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan global. Diantaranya, dalam upaya menciptakan perdamaian, peradaban, dan keamanan bagi keberlangsungan hidup manusia, dan bagi terciptanya masyarakat yang berperadaban dengan memaksimalkan peran perlemen.
“Maka MPR RI sesudah mengkaji, berkonsultasi dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, mengajukan inisiatif untuk membentuk World Consultative Assembly Forum atau Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia, atau nama lain yang disepakati melalui konferensi internasional yang kita gelar sekarang ini. Dan, MPR RI bila disepakati oleh konferensi internasional ini, siap menjadi tuan rumah untuk sekretariat dari World Consultative Assembly Forum,” pungkas Bamsoet. (Red-03/Rls)
