Senin, 14 Juli 2025
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • PEMASANGAN IKLAN
  • HOME
  • NASIONAL

    RT 17 Pejaten Barat Dihiasi Pernak-Pernik Bendera Merah Putih

    Memastikan Kesiapan Beberapa Tempat Yang Menjadi Lokasi Gelaran Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN 2023

    Ramadhan Berbagi Untuk Anak Yatim Piatu

    Ketua KPU Hasyim Asy’ari Tegaskan Perlunya Bimtek Untuk Penguatan Aspek Teknis Penyelenggaraan Pemilu

  • POLITIK
    Ganjar-Mahfud Didukung 3 Konglomerat

    Ganjar-Mahfud Didukung 3 Konglomerat

    Samani, Caleg PPP, akan Memperjuangkan Aspirasi Rakyat dan Siap Menjadi Pelayan Masyarakat

    Samani, Caleg PPP, akan Memperjuangkan Aspirasi Rakyat dan Siap Menjadi Pelayan Masyarakat

    Australia Mulai Referendum Mengambil  Keputusan Mengenai Pengesahan Suara Masyarakat Adat di Parlemen

    Australia Mulai Referendum Mengambil  Keputusan Mengenai Pengesahan Suara Masyarakat Adat di Parlemen

    Mardani Ali Sera Meminta, KPU Karawang Untuk Melakukan Sosialiasi Pemilihan Umum Kepada Pemilih Pemula

    Mardani Ali Sera Meminta, KPU Karawang Untuk Melakukan Sosialiasi Pemilihan Umum Kepada Pemilih Pemula

  • DAERAH
    KALAU SANTRI JADI PEJABAT TAK  MELUPAKAN BUDAYA PESANTREN

    KALAU SANTRI JADI PEJABAT TAK  MELUPAKAN BUDAYA PESANTREN

    Menyongsong Lahirnya Super Power Indonesia

    Menyongsong Lahirnya Super Power Indonesia

    Partai Golongan Karya Mengajukan Bacalon Anggota DPR RI

    Partai Golongan Karya Mengajukan Bacalon Anggota DPR RI

    Gerakan Indonesia Damai akan di Deklarasikan

    Gerakan Indonesia Damai akan di Deklarasikan

  • HUKUM & KRIMINAL
    Sidang Sembilan Terdakwa Kasus Kebakaran Depo Minyak di Plumpang Kembali Digelar

    Sidang Sembilan Terdakwa Kasus Kebakaran Depo Minyak di Plumpang Kembali Digelar

    Penyidik Bareskrim Pastikan Terus Kejar Bandar Narkotika Sindikat Internasional Fredy Pratama

    Penyidik Bareskrim Pastikan Terus Kejar Bandar Narkotika Sindikat Internasional Fredy Pratama

    Tim Gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum dan Ditpolair Polda Metro Jaya  Menangkap 3 Pelaku Oembunuhan Sopir Go Car

    Tim Gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum dan Ditpolair Polda Metro Jaya Menangkap 3 Pelaku Oembunuhan Sopir Go Car

    Jaksa Sodorkan Tiga Saksi Meringankan untuk Mas Bechi

    Jaksa Sodorkan Tiga Saksi Meringankan untuk Mas Bechi

  • LUAR NEGERI
    Presiden RI Joko Widodo  Dan Presiden Vietnam Nguyễn Xuân Phúc Mengadakan Pertemuan Bilateral, DI Istana Kepresidenan Bogor

    Presiden RI Joko Widodo  Dan Presiden Vietnam Nguyễn Xuân Phúc Mengadakan Pertemuan Bilateral, DI Istana Kepresidenan Bogor

    Rusia Dilaporkan telah Menyerang Instalasi Pembangkit Ukraina

    Rusia Dilaporkan telah Menyerang Instalasi Pembangkit Ukraina

    Presiden Jokowi  Menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan PT Krakatau Steel dan POSCO Holdings

    Presiden Jokowi Menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan PT Krakatau Steel dan POSCO Holdings

    PM Kishida Menyatakan Dukungan Peningkatan Kemampuan Maritim Indonesia

    PM Kishida Menyatakan Dukungan Peningkatan Kemampuan Maritim Indonesia

  • EKONOMI & BISNIS
    Triwulan III, Sektor Manufaktur Tumbuh Lampaui Pertumbuhan Ekonomi

    Triwulan III, Sektor Manufaktur Tumbuh Lampaui Pertumbuhan Ekonomi

    Ekonomi RI Baik-baik Saja Saat Dunia Kacau Balau

    Ekonomi RI Baik-baik Saja Saat Dunia Kacau Balau

    Menparekraf Dorong Kabupaten Ngawi Tetapkan Subsektor Ekraf Unggulan Melalui Uji Petik PMK3I

    Menparekraf Dorong Kabupaten Ngawi Tetapkan Subsektor Ekraf Unggulan Melalui Uji Petik PMK3I

    Lancarnya Pasokan, Harga Bahan Pokok Menjadi Stabil

    Lancarnya Pasokan, Harga Bahan Pokok Menjadi Stabil

  • TOKOH & OPINI
    • All
    • Opini
    • Tokoh
    MEMBANGUN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH MELALUI KEBIJAKAN FISKAL YANG TERPADUProf. Dr. Dadang Suwanda., SE., MM., M.Ak., AK. CAGuru besar Manajemen Pemerintahan IPDNPenyelarasan kebijakan makro ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan elemen strategis dalam memastikan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional menggarisbawahi pentingnya keselarasan dalam menentukan target-target ekonomi, terutama dalam pertumbuhan ekonomi regional, yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional menjadi instrumen penting untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan inklusif. Salah satu aspek utama dalam penyelarasan kebijakan makro ekonomi adalah target pertumbuhan ekonomi. Penyelarasan ini dilakukan melalui koordinasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang ditetapkan berdasarkan potensi ekonomi lokal. Bappenas, bersama pemerintah daerah, menyusun target pertumbuhan ekonomi yang bersifat optimistis dengan mempertimbangkan potensi unggulan di masing-masing daerah.Berdasarkan temuan Kementerian Keuangan Tahun 2024, dari 153 pemerintah daerah di 23 provinsi yang dianalisis, ditemukan bahwa 17 provinsi mengalami perbedaan signifikan antara target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional. Selisih antara kedua target ini berkisar antara 5% hingga 128%, yang menandakan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan fiskal antara pusat dan daerah.Perbedaan signifikan ini menimbulkan tantangan besar dalam harmonisasi kebijakan fiskal di tingkat daerah. Ketidaksesuaian antara target pusat dan daerah dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan dan menghambat upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan penyesuaian kebijakan yang lebih baik guna mencegah ketidakselarasan tersebut, serta memastikan bahwa perencanaan fiskal di daerah sejalan dengan target pembangunan nasional.Proses harmonisasi ini juga melibatkan peningkatan kapasitas perencanaan fiskal daerah dan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga setiap daerah dapat menyusun kebijakan yang realistis namun tetap ambisius dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.Tabel 1Perbandingan Target Pertumbuhan Ekonomi dalam KUA PPAS dan KEM PPKF RegionalNo.ProvinsiTarget Pertumbuhan KUA PPAS (%)Target Pertumbuhan KEM PPKF (%)Selisih (%)1Jawa Barat5.56.81.32Jawa Tengah5.06.21.23Sumatra Utara4.86.01.24Sulawesi Selatan5.26.51.35Kalimantan Timur4.55.81.36Bali5.06.71.77Nusa Tenggara Barat4.05.51.58Papua Barat3.54.81.39Riau4.76.01.310DKI Jakarta5.87.01.211Aceh4.25.61.412DIY Yogyakarta4.55.81.313Maluku3.74.50.814Jambi4.95.80.915Bangka Belitung4.35.61.316Banten5.06.41.417Kalimantan Selatan4.86.21.4Selisih target ini terjadi karena perbedaan asumsi makro ekonomi antara pusat dan daerah. Sementara Bappenas menetapkan target berdasarkan potensi daerah yang bersifat optimistis, pemerintah daerah sering kali menyusun target lebih konservatif dalam KUA PPAS. Harmonisasi diperlukan agar daerah dapat mengikuti laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan secara nasional tanpa mengabaikan kemampuan fiskal lokal.KEM PPKF Regional tidak hanya berfokus pada penyelarasan target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai alat untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini sangat penting dalam menentukan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan fiskal yang selaras antara pusat dan daerah diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata, sekaligus menghindari ketidakefisienan seperti tumpang tindih program atau kebijakan yang tidak terkoordinasi antar daerah.Tabel 2 di bawah ini menunjukkan alokasi anggaran yang disesuaikan untuk lima sektor prioritas dalam KEM PPKF Regional, baik dari pusat maupun daerah. Sektor-sektor ini dipilih karena mereka merupakan pendorong utama dalam pembangunan ekonomi daerah dan memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.Tabel 2Alokasi Anggaran untuk Sektor Prioritas dalam KEM PPKF RegionalNo.Sektor PrioritasAlokasi Anggaran Pusat (triliun)Alokasi Anggaran Daerah (triliun)Keterangan1Infrastruktur125.085.0Proyek jalan, jembatan, bandara2Pendidikan80.065.0Pembangunan sekolah dan guru3Kesehatan70.050.0Fasilitas kesehatan dan vaksin4Ekonomi Kreatif30.025.0Pengembangan UMKM dan pariwisata5Sektor Pertanian50.040.0Modernisasi pertanianTabel di atas menunjukkan bahwa sektor infrastruktur mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp.125 triliun dari pusat dan Rp.85 triliun dari daerah, mencerminkan prioritas utama dalam memperkuat konektivitas dan mobilitas di seluruh wilayah. Sektor pendidikan dan kesehatan juga mendapat perhatian besar, dengan anggaran signifikan untuk membangun fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Sektor ekonomi kreatif dan pertanian, meskipun dengan alokasi lebih kecil, tetap penting karena berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas di daerah.Sinergi anggaran ini memastikan bahwa pemerintah daerah mendapatkan dukungan fiskal yang cukup untuk melaksanakan proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penyelarasan alokasi anggaran ini juga mencegah terjadinya tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dapat lebih terjamin.Meskipun KEM PPKF Regional memberikan panduan dalam penyelarasan kebijakan Makro ekonomi, beberapa tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat daerah. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan karakteristik dan potensi ekonomi antara satu daerah dengan yang lain. Sebagai contoh, provinsi dengan sektor pariwisata yang kuat seperti Bali memiliki target pertumbuhan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan provinsi yang lebih bergantung pada sektor pertanian atau industri. Oleh karena itu, setiap daerah membutuhkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan potensi ekonomi di daerah. Selain itu, kendala teknis dalam implementasi KEM PPKF Regional, seperti perbedaan metode penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah, juga menjadi hambatan. standar metode penganggaran yang seragam dan integrasi sistem informasi keuangan yang lebih baik akan membantu mempercepat proses harmonisasi kebijakan fiskal di semua tingkatan pemerintahan.Tabel 3Tantangan dalam Implementasi KEM PPKF RegionalNo.TantanganDeskripsi1Perbedaan karakteristik ekonomiSetiap daerah memiliki sektor unggulan yang berbeda2Keterbatasan fiskalBanyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pusat3Perbedaan metode penganggaranStandar penganggaran yang berbeda antara pusat dan daerah4Koordinasi lintas sektoralKurangnya koordinasi antar sektor dalam perencanaan proyek5Ketidaksesuaian prioritasKadang prioritas daerah tidak sejalan dengan prioritas nasionalPrinsip utama dalam penyelarasan kebijakan makro ekonomi adalah memperhitungkan potensi ekonomi setiap daerah dan menyelaraskannya dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bappenas bertanggung jawab menyusun target ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal, dan pemerintah pusat kemudian melakukan evaluasi apakah target yang disusun telah mencerminkan kemampuan dan peluang pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.Tabel 4Contoh Penyelarasan Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/KotaNo.ProvinsiTarget Pertumbuhan (%)Kabupaten/KotaTarget Pertumbuhan (%)1Provinsi Bali6.0Kota Denpasar7.02Provinsi Jawa Barat5.5Kabupaten Bandung6.03Provinsi DIY5.0Kota Yogyakarta6.04Provinsi NTB4.8Kota Mataram5.55Provinsi Sulawesi Selatan6.2Kabupaten Gowa6.5Penyelarasan makro dalam KEM PPKF Regional merupakan upaya penting dalam menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Penyelarasan ini, meskipun menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan karakteristik daerah dan keterbatasan fiskal, memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap potensi lokal. Dengan demikian, keberhasilan penyelarasan ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional, tetapi juga memperkuat pembangunan di seluruh daerah di Indonesia.

    MEMBANGUN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH MELALUI KEBIJAKAN FISKAL YANG TERPADUProf. Dr. Dadang Suwanda., SE., MM., M.Ak., AK. CAGuru besar Manajemen Pemerintahan IPDNPenyelarasan kebijakan makro ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan elemen strategis dalam memastikan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional menggarisbawahi pentingnya keselarasan dalam menentukan target-target ekonomi, terutama dalam pertumbuhan ekonomi regional, yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional menjadi instrumen penting untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan inklusif. Salah satu aspek utama dalam penyelarasan kebijakan makro ekonomi adalah target pertumbuhan ekonomi. Penyelarasan ini dilakukan melalui koordinasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang ditetapkan berdasarkan potensi ekonomi lokal. Bappenas, bersama pemerintah daerah, menyusun target pertumbuhan ekonomi yang bersifat optimistis dengan mempertimbangkan potensi unggulan di masing-masing daerah.Berdasarkan temuan Kementerian Keuangan Tahun 2024, dari 153 pemerintah daerah di 23 provinsi yang dianalisis, ditemukan bahwa 17 provinsi mengalami perbedaan signifikan antara target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional. Selisih antara kedua target ini berkisar antara 5% hingga 128%, yang menandakan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan fiskal antara pusat dan daerah.Perbedaan signifikan ini menimbulkan tantangan besar dalam harmonisasi kebijakan fiskal di tingkat daerah. Ketidaksesuaian antara target pusat dan daerah dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan dan menghambat upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan penyesuaian kebijakan yang lebih baik guna mencegah ketidakselarasan tersebut, serta memastikan bahwa perencanaan fiskal di daerah sejalan dengan target pembangunan nasional.Proses harmonisasi ini juga melibatkan peningkatan kapasitas perencanaan fiskal daerah dan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga setiap daerah dapat menyusun kebijakan yang realistis namun tetap ambisius dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.Tabel 1Perbandingan Target Pertumbuhan Ekonomi dalam KUA PPAS dan KEM PPKF RegionalNo.ProvinsiTarget Pertumbuhan KUA PPAS (%)Target Pertumbuhan KEM PPKF (%)Selisih (%)1Jawa Barat5.56.81.32Jawa Tengah5.06.21.23Sumatra Utara4.86.01.24Sulawesi Selatan5.26.51.35Kalimantan Timur4.55.81.36Bali5.06.71.77Nusa Tenggara Barat4.05.51.58Papua Barat3.54.81.39Riau4.76.01.310DKI Jakarta5.87.01.211Aceh4.25.61.412DIY Yogyakarta4.55.81.313Maluku3.74.50.814Jambi4.95.80.915Bangka Belitung4.35.61.316Banten5.06.41.417Kalimantan Selatan4.86.21.4Selisih target ini terjadi karena perbedaan asumsi makro ekonomi antara pusat dan daerah. Sementara Bappenas menetapkan target berdasarkan potensi daerah yang bersifat optimistis, pemerintah daerah sering kali menyusun target lebih konservatif dalam KUA PPAS. Harmonisasi diperlukan agar daerah dapat mengikuti laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan secara nasional tanpa mengabaikan kemampuan fiskal lokal.KEM PPKF Regional tidak hanya berfokus pada penyelarasan target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai alat untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini sangat penting dalam menentukan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan fiskal yang selaras antara pusat dan daerah diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata, sekaligus menghindari ketidakefisienan seperti tumpang tindih program atau kebijakan yang tidak terkoordinasi antar daerah.Tabel 2 di bawah ini menunjukkan alokasi anggaran yang disesuaikan untuk lima sektor prioritas dalam KEM PPKF Regional, baik dari pusat maupun daerah. Sektor-sektor ini dipilih karena mereka merupakan pendorong utama dalam pembangunan ekonomi daerah dan memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.Tabel 2Alokasi Anggaran untuk Sektor Prioritas dalam KEM PPKF RegionalNo.Sektor PrioritasAlokasi Anggaran Pusat (triliun)Alokasi Anggaran Daerah (triliun)Keterangan1Infrastruktur125.085.0Proyek jalan, jembatan, bandara2Pendidikan80.065.0Pembangunan sekolah dan guru3Kesehatan70.050.0Fasilitas kesehatan dan vaksin4Ekonomi Kreatif30.025.0Pengembangan UMKM dan pariwisata5Sektor Pertanian50.040.0Modernisasi pertanianTabel di atas menunjukkan bahwa sektor infrastruktur mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp.125 triliun dari pusat dan Rp.85 triliun dari daerah, mencerminkan prioritas utama dalam memperkuat konektivitas dan mobilitas di seluruh wilayah. Sektor pendidikan dan kesehatan juga mendapat perhatian besar, dengan anggaran signifikan untuk membangun fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Sektor ekonomi kreatif dan pertanian, meskipun dengan alokasi lebih kecil, tetap penting karena berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas di daerah.Sinergi anggaran ini memastikan bahwa pemerintah daerah mendapatkan dukungan fiskal yang cukup untuk melaksanakan proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penyelarasan alokasi anggaran ini juga mencegah terjadinya tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dapat lebih terjamin.Meskipun KEM PPKF Regional memberikan panduan dalam penyelarasan kebijakan Makro ekonomi, beberapa tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat daerah. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan karakteristik dan potensi ekonomi antara satu daerah dengan yang lain. Sebagai contoh, provinsi dengan sektor pariwisata yang kuat seperti Bali memiliki target pertumbuhan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan provinsi yang lebih bergantung pada sektor pertanian atau industri. Oleh karena itu, setiap daerah membutuhkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan potensi ekonomi di daerah. Selain itu, kendala teknis dalam implementasi KEM PPKF Regional, seperti perbedaan metode penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah, juga menjadi hambatan. standar metode penganggaran yang seragam dan integrasi sistem informasi keuangan yang lebih baik akan membantu mempercepat proses harmonisasi kebijakan fiskal di semua tingkatan pemerintahan.Tabel 3Tantangan dalam Implementasi KEM PPKF RegionalNo.TantanganDeskripsi1Perbedaan karakteristik ekonomiSetiap daerah memiliki sektor unggulan yang berbeda2Keterbatasan fiskalBanyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pusat3Perbedaan metode penganggaranStandar penganggaran yang berbeda antara pusat dan daerah4Koordinasi lintas sektoralKurangnya koordinasi antar sektor dalam perencanaan proyek5Ketidaksesuaian prioritasKadang prioritas daerah tidak sejalan dengan prioritas nasionalPrinsip utama dalam penyelarasan kebijakan makro ekonomi adalah memperhitungkan potensi ekonomi setiap daerah dan menyelaraskannya dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bappenas bertanggung jawab menyusun target ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal, dan pemerintah pusat kemudian melakukan evaluasi apakah target yang disusun telah mencerminkan kemampuan dan peluang pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.Tabel 4Contoh Penyelarasan Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/KotaNo.ProvinsiTarget Pertumbuhan (%)Kabupaten/KotaTarget Pertumbuhan (%)1Provinsi Bali6.0Kota Denpasar7.02Provinsi Jawa Barat5.5Kabupaten Bandung6.03Provinsi DIY5.0Kota Yogyakarta6.04Provinsi NTB4.8Kota Mataram5.55Provinsi Sulawesi Selatan6.2Kabupaten Gowa6.5Penyelarasan makro dalam KEM PPKF Regional merupakan upaya penting dalam menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Penyelarasan ini, meskipun menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan karakteristik daerah dan keterbatasan fiskal, memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap potensi lokal. Dengan demikian, keberhasilan penyelarasan ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional, tetapi juga memperkuat pembangunan di seluruh daerah di Indonesia.

    DAMPAK PILKADA 2024 TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

    DAMPAK PILKADA 2024 TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

    Mendorong Transformasi Ekonomi Melalui Digitalisasi Keuangan Daerah sebagai Penguat Local Taxing Power dan Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah

    Mendorong Transformasi Ekonomi Melalui Digitalisasi Keuangan Daerah sebagai Penguat Local Taxing Power dan Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah

    Prof. Dr. Dadang Suwanda, SE.,M.M.,M.AK., AK, CA, Sosok yang Low Profile, dan Memiliki Pengalaman Membuat Buku

    Transfer Pusat ke Daerah Tahun 2024 antara Harapan dan Kenyataan dalam Mewujudkan Otonomi Daerah

    • TOKOH
    • OPINI
  • RAGAM
    • All
    • Budaya
    • Edukasi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Olahraga
    Indonesia Menjadi Kandidat Tuan Rumah Kejuaraan Dunia FIBA U-19 Tahun 2027

    Indonesia Menjadi Kandidat Tuan Rumah Kejuaraan Dunia FIBA U-19 Tahun 2027

    Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala

    Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala

    Pada 17 Maret 27 Timnas Jalani TC di Jakarta

    Pada 17 Maret 27 Timnas Jalani TC di Jakarta

    Inter Milan Vs Juventus: Narrazurri Menang Gol Bunuh Diri Gatti

    Inter Milan Vs Juventus: Narrazurri Menang Gol Bunuh Diri Gatti

    Presiden Jokowi Mengapresiasi Kerja Keras Para Pemain Indonesia yang Mampu Mengejutkan di Laga Pembuka Piala Dunia.

    Presiden Jokowi Mengapresiasi Kerja Keras Para Pemain Indonesia yang Mampu Mengejutkan di Laga Pembuka Piala Dunia.

    Gus Muhdlor Optimis Sidoarjo Mampu Cetak Atlet Unggul Lewat Sport Science

    Gus Muhdlor Optimis Sidoarjo Mampu Cetak Atlet Unggul Lewat Sport Science

    Menpora Dito Berkomitmen Untuk Membantu Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda di Pesta Demokrasi 2024

    Menpora Dito Berkomitmen Untuk Membantu Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda di Pesta Demokrasi 2024

    Penyerahan Buku Bacaan Semoga Dapat Bermanfaat

    Penyerahan Buku Bacaan Semoga Dapat Bermanfaat

    NASI BAKAR  ‘ZN’ RASA NYA, MANYOS! DAN DI SUKAI PARA PELANGAN

    NASI BAKAR  ‘ZN’ RASA NYA, MANYOS! DAN DI SUKAI PARA PELANGAN

    • EDUKASI
    • BUDAYA & WISATA
    • OLAHRAGA
    • HIBURAN
    • GAYA HIDUP
No Result
View All Result
  • HOME
  • NASIONAL

    RT 17 Pejaten Barat Dihiasi Pernak-Pernik Bendera Merah Putih

    Memastikan Kesiapan Beberapa Tempat Yang Menjadi Lokasi Gelaran Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN 2023

    Ramadhan Berbagi Untuk Anak Yatim Piatu

    Ketua KPU Hasyim Asy’ari Tegaskan Perlunya Bimtek Untuk Penguatan Aspek Teknis Penyelenggaraan Pemilu

  • POLITIK
    Ganjar-Mahfud Didukung 3 Konglomerat

    Ganjar-Mahfud Didukung 3 Konglomerat

    Samani, Caleg PPP, akan Memperjuangkan Aspirasi Rakyat dan Siap Menjadi Pelayan Masyarakat

    Samani, Caleg PPP, akan Memperjuangkan Aspirasi Rakyat dan Siap Menjadi Pelayan Masyarakat

    Australia Mulai Referendum Mengambil  Keputusan Mengenai Pengesahan Suara Masyarakat Adat di Parlemen

    Australia Mulai Referendum Mengambil  Keputusan Mengenai Pengesahan Suara Masyarakat Adat di Parlemen

    Mardani Ali Sera Meminta, KPU Karawang Untuk Melakukan Sosialiasi Pemilihan Umum Kepada Pemilih Pemula

    Mardani Ali Sera Meminta, KPU Karawang Untuk Melakukan Sosialiasi Pemilihan Umum Kepada Pemilih Pemula

  • DAERAH
    KALAU SANTRI JADI PEJABAT TAK  MELUPAKAN BUDAYA PESANTREN

    KALAU SANTRI JADI PEJABAT TAK  MELUPAKAN BUDAYA PESANTREN

    Menyongsong Lahirnya Super Power Indonesia

    Menyongsong Lahirnya Super Power Indonesia

    Partai Golongan Karya Mengajukan Bacalon Anggota DPR RI

    Partai Golongan Karya Mengajukan Bacalon Anggota DPR RI

    Gerakan Indonesia Damai akan di Deklarasikan

    Gerakan Indonesia Damai akan di Deklarasikan

  • HUKUM & KRIMINAL
    Sidang Sembilan Terdakwa Kasus Kebakaran Depo Minyak di Plumpang Kembali Digelar

    Sidang Sembilan Terdakwa Kasus Kebakaran Depo Minyak di Plumpang Kembali Digelar

    Penyidik Bareskrim Pastikan Terus Kejar Bandar Narkotika Sindikat Internasional Fredy Pratama

    Penyidik Bareskrim Pastikan Terus Kejar Bandar Narkotika Sindikat Internasional Fredy Pratama

    Tim Gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum dan Ditpolair Polda Metro Jaya  Menangkap 3 Pelaku Oembunuhan Sopir Go Car

    Tim Gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum dan Ditpolair Polda Metro Jaya Menangkap 3 Pelaku Oembunuhan Sopir Go Car

    Jaksa Sodorkan Tiga Saksi Meringankan untuk Mas Bechi

    Jaksa Sodorkan Tiga Saksi Meringankan untuk Mas Bechi

  • LUAR NEGERI
    Presiden RI Joko Widodo  Dan Presiden Vietnam Nguyễn Xuân Phúc Mengadakan Pertemuan Bilateral, DI Istana Kepresidenan Bogor

    Presiden RI Joko Widodo  Dan Presiden Vietnam Nguyễn Xuân Phúc Mengadakan Pertemuan Bilateral, DI Istana Kepresidenan Bogor

    Rusia Dilaporkan telah Menyerang Instalasi Pembangkit Ukraina

    Rusia Dilaporkan telah Menyerang Instalasi Pembangkit Ukraina

    Presiden Jokowi  Menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan PT Krakatau Steel dan POSCO Holdings

    Presiden Jokowi Menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan PT Krakatau Steel dan POSCO Holdings

    PM Kishida Menyatakan Dukungan Peningkatan Kemampuan Maritim Indonesia

    PM Kishida Menyatakan Dukungan Peningkatan Kemampuan Maritim Indonesia

  • EKONOMI & BISNIS
    Triwulan III, Sektor Manufaktur Tumbuh Lampaui Pertumbuhan Ekonomi

    Triwulan III, Sektor Manufaktur Tumbuh Lampaui Pertumbuhan Ekonomi

    Ekonomi RI Baik-baik Saja Saat Dunia Kacau Balau

    Ekonomi RI Baik-baik Saja Saat Dunia Kacau Balau

    Menparekraf Dorong Kabupaten Ngawi Tetapkan Subsektor Ekraf Unggulan Melalui Uji Petik PMK3I

    Menparekraf Dorong Kabupaten Ngawi Tetapkan Subsektor Ekraf Unggulan Melalui Uji Petik PMK3I

    Lancarnya Pasokan, Harga Bahan Pokok Menjadi Stabil

    Lancarnya Pasokan, Harga Bahan Pokok Menjadi Stabil

  • TOKOH & OPINI
    • All
    • Opini
    • Tokoh
    MEMBANGUN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH MELALUI KEBIJAKAN FISKAL YANG TERPADUProf. Dr. Dadang Suwanda., SE., MM., M.Ak., AK. CAGuru besar Manajemen Pemerintahan IPDNPenyelarasan kebijakan makro ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan elemen strategis dalam memastikan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional menggarisbawahi pentingnya keselarasan dalam menentukan target-target ekonomi, terutama dalam pertumbuhan ekonomi regional, yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional menjadi instrumen penting untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan inklusif. Salah satu aspek utama dalam penyelarasan kebijakan makro ekonomi adalah target pertumbuhan ekonomi. Penyelarasan ini dilakukan melalui koordinasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang ditetapkan berdasarkan potensi ekonomi lokal. Bappenas, bersama pemerintah daerah, menyusun target pertumbuhan ekonomi yang bersifat optimistis dengan mempertimbangkan potensi unggulan di masing-masing daerah.Berdasarkan temuan Kementerian Keuangan Tahun 2024, dari 153 pemerintah daerah di 23 provinsi yang dianalisis, ditemukan bahwa 17 provinsi mengalami perbedaan signifikan antara target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional. Selisih antara kedua target ini berkisar antara 5% hingga 128%, yang menandakan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan fiskal antara pusat dan daerah.Perbedaan signifikan ini menimbulkan tantangan besar dalam harmonisasi kebijakan fiskal di tingkat daerah. Ketidaksesuaian antara target pusat dan daerah dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan dan menghambat upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan penyesuaian kebijakan yang lebih baik guna mencegah ketidakselarasan tersebut, serta memastikan bahwa perencanaan fiskal di daerah sejalan dengan target pembangunan nasional.Proses harmonisasi ini juga melibatkan peningkatan kapasitas perencanaan fiskal daerah dan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga setiap daerah dapat menyusun kebijakan yang realistis namun tetap ambisius dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.Tabel 1Perbandingan Target Pertumbuhan Ekonomi dalam KUA PPAS dan KEM PPKF RegionalNo.ProvinsiTarget Pertumbuhan KUA PPAS (%)Target Pertumbuhan KEM PPKF (%)Selisih (%)1Jawa Barat5.56.81.32Jawa Tengah5.06.21.23Sumatra Utara4.86.01.24Sulawesi Selatan5.26.51.35Kalimantan Timur4.55.81.36Bali5.06.71.77Nusa Tenggara Barat4.05.51.58Papua Barat3.54.81.39Riau4.76.01.310DKI Jakarta5.87.01.211Aceh4.25.61.412DIY Yogyakarta4.55.81.313Maluku3.74.50.814Jambi4.95.80.915Bangka Belitung4.35.61.316Banten5.06.41.417Kalimantan Selatan4.86.21.4Selisih target ini terjadi karena perbedaan asumsi makro ekonomi antara pusat dan daerah. Sementara Bappenas menetapkan target berdasarkan potensi daerah yang bersifat optimistis, pemerintah daerah sering kali menyusun target lebih konservatif dalam KUA PPAS. Harmonisasi diperlukan agar daerah dapat mengikuti laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan secara nasional tanpa mengabaikan kemampuan fiskal lokal.KEM PPKF Regional tidak hanya berfokus pada penyelarasan target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai alat untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini sangat penting dalam menentukan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan fiskal yang selaras antara pusat dan daerah diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata, sekaligus menghindari ketidakefisienan seperti tumpang tindih program atau kebijakan yang tidak terkoordinasi antar daerah.Tabel 2 di bawah ini menunjukkan alokasi anggaran yang disesuaikan untuk lima sektor prioritas dalam KEM PPKF Regional, baik dari pusat maupun daerah. Sektor-sektor ini dipilih karena mereka merupakan pendorong utama dalam pembangunan ekonomi daerah dan memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.Tabel 2Alokasi Anggaran untuk Sektor Prioritas dalam KEM PPKF RegionalNo.Sektor PrioritasAlokasi Anggaran Pusat (triliun)Alokasi Anggaran Daerah (triliun)Keterangan1Infrastruktur125.085.0Proyek jalan, jembatan, bandara2Pendidikan80.065.0Pembangunan sekolah dan guru3Kesehatan70.050.0Fasilitas kesehatan dan vaksin4Ekonomi Kreatif30.025.0Pengembangan UMKM dan pariwisata5Sektor Pertanian50.040.0Modernisasi pertanianTabel di atas menunjukkan bahwa sektor infrastruktur mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp.125 triliun dari pusat dan Rp.85 triliun dari daerah, mencerminkan prioritas utama dalam memperkuat konektivitas dan mobilitas di seluruh wilayah. Sektor pendidikan dan kesehatan juga mendapat perhatian besar, dengan anggaran signifikan untuk membangun fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Sektor ekonomi kreatif dan pertanian, meskipun dengan alokasi lebih kecil, tetap penting karena berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas di daerah.Sinergi anggaran ini memastikan bahwa pemerintah daerah mendapatkan dukungan fiskal yang cukup untuk melaksanakan proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penyelarasan alokasi anggaran ini juga mencegah terjadinya tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dapat lebih terjamin.Meskipun KEM PPKF Regional memberikan panduan dalam penyelarasan kebijakan Makro ekonomi, beberapa tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat daerah. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan karakteristik dan potensi ekonomi antara satu daerah dengan yang lain. Sebagai contoh, provinsi dengan sektor pariwisata yang kuat seperti Bali memiliki target pertumbuhan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan provinsi yang lebih bergantung pada sektor pertanian atau industri. Oleh karena itu, setiap daerah membutuhkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan potensi ekonomi di daerah. Selain itu, kendala teknis dalam implementasi KEM PPKF Regional, seperti perbedaan metode penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah, juga menjadi hambatan. standar metode penganggaran yang seragam dan integrasi sistem informasi keuangan yang lebih baik akan membantu mempercepat proses harmonisasi kebijakan fiskal di semua tingkatan pemerintahan.Tabel 3Tantangan dalam Implementasi KEM PPKF RegionalNo.TantanganDeskripsi1Perbedaan karakteristik ekonomiSetiap daerah memiliki sektor unggulan yang berbeda2Keterbatasan fiskalBanyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pusat3Perbedaan metode penganggaranStandar penganggaran yang berbeda antara pusat dan daerah4Koordinasi lintas sektoralKurangnya koordinasi antar sektor dalam perencanaan proyek5Ketidaksesuaian prioritasKadang prioritas daerah tidak sejalan dengan prioritas nasionalPrinsip utama dalam penyelarasan kebijakan makro ekonomi adalah memperhitungkan potensi ekonomi setiap daerah dan menyelaraskannya dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bappenas bertanggung jawab menyusun target ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal, dan pemerintah pusat kemudian melakukan evaluasi apakah target yang disusun telah mencerminkan kemampuan dan peluang pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.Tabel 4Contoh Penyelarasan Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/KotaNo.ProvinsiTarget Pertumbuhan (%)Kabupaten/KotaTarget Pertumbuhan (%)1Provinsi Bali6.0Kota Denpasar7.02Provinsi Jawa Barat5.5Kabupaten Bandung6.03Provinsi DIY5.0Kota Yogyakarta6.04Provinsi NTB4.8Kota Mataram5.55Provinsi Sulawesi Selatan6.2Kabupaten Gowa6.5Penyelarasan makro dalam KEM PPKF Regional merupakan upaya penting dalam menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Penyelarasan ini, meskipun menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan karakteristik daerah dan keterbatasan fiskal, memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap potensi lokal. Dengan demikian, keberhasilan penyelarasan ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional, tetapi juga memperkuat pembangunan di seluruh daerah di Indonesia.

    MEMBANGUN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH MELALUI KEBIJAKAN FISKAL YANG TERPADUProf. Dr. Dadang Suwanda., SE., MM., M.Ak., AK. CAGuru besar Manajemen Pemerintahan IPDNPenyelarasan kebijakan makro ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan elemen strategis dalam memastikan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional menggarisbawahi pentingnya keselarasan dalam menentukan target-target ekonomi, terutama dalam pertumbuhan ekonomi regional, yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional menjadi instrumen penting untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan inklusif. Salah satu aspek utama dalam penyelarasan kebijakan makro ekonomi adalah target pertumbuhan ekonomi. Penyelarasan ini dilakukan melalui koordinasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang ditetapkan berdasarkan potensi ekonomi lokal. Bappenas, bersama pemerintah daerah, menyusun target pertumbuhan ekonomi yang bersifat optimistis dengan mempertimbangkan potensi unggulan di masing-masing daerah.Berdasarkan temuan Kementerian Keuangan Tahun 2024, dari 153 pemerintah daerah di 23 provinsi yang dianalisis, ditemukan bahwa 17 provinsi mengalami perbedaan signifikan antara target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional. Selisih antara kedua target ini berkisar antara 5% hingga 128%, yang menandakan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan fiskal antara pusat dan daerah.Perbedaan signifikan ini menimbulkan tantangan besar dalam harmonisasi kebijakan fiskal di tingkat daerah. Ketidaksesuaian antara target pusat dan daerah dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan dan menghambat upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan penyesuaian kebijakan yang lebih baik guna mencegah ketidakselarasan tersebut, serta memastikan bahwa perencanaan fiskal di daerah sejalan dengan target pembangunan nasional.Proses harmonisasi ini juga melibatkan peningkatan kapasitas perencanaan fiskal daerah dan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga setiap daerah dapat menyusun kebijakan yang realistis namun tetap ambisius dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.Tabel 1Perbandingan Target Pertumbuhan Ekonomi dalam KUA PPAS dan KEM PPKF RegionalNo.ProvinsiTarget Pertumbuhan KUA PPAS (%)Target Pertumbuhan KEM PPKF (%)Selisih (%)1Jawa Barat5.56.81.32Jawa Tengah5.06.21.23Sumatra Utara4.86.01.24Sulawesi Selatan5.26.51.35Kalimantan Timur4.55.81.36Bali5.06.71.77Nusa Tenggara Barat4.05.51.58Papua Barat3.54.81.39Riau4.76.01.310DKI Jakarta5.87.01.211Aceh4.25.61.412DIY Yogyakarta4.55.81.313Maluku3.74.50.814Jambi4.95.80.915Bangka Belitung4.35.61.316Banten5.06.41.417Kalimantan Selatan4.86.21.4Selisih target ini terjadi karena perbedaan asumsi makro ekonomi antara pusat dan daerah. Sementara Bappenas menetapkan target berdasarkan potensi daerah yang bersifat optimistis, pemerintah daerah sering kali menyusun target lebih konservatif dalam KUA PPAS. Harmonisasi diperlukan agar daerah dapat mengikuti laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan secara nasional tanpa mengabaikan kemampuan fiskal lokal.KEM PPKF Regional tidak hanya berfokus pada penyelarasan target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai alat untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini sangat penting dalam menentukan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan fiskal yang selaras antara pusat dan daerah diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata, sekaligus menghindari ketidakefisienan seperti tumpang tindih program atau kebijakan yang tidak terkoordinasi antar daerah.Tabel 2 di bawah ini menunjukkan alokasi anggaran yang disesuaikan untuk lima sektor prioritas dalam KEM PPKF Regional, baik dari pusat maupun daerah. Sektor-sektor ini dipilih karena mereka merupakan pendorong utama dalam pembangunan ekonomi daerah dan memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.Tabel 2Alokasi Anggaran untuk Sektor Prioritas dalam KEM PPKF RegionalNo.Sektor PrioritasAlokasi Anggaran Pusat (triliun)Alokasi Anggaran Daerah (triliun)Keterangan1Infrastruktur125.085.0Proyek jalan, jembatan, bandara2Pendidikan80.065.0Pembangunan sekolah dan guru3Kesehatan70.050.0Fasilitas kesehatan dan vaksin4Ekonomi Kreatif30.025.0Pengembangan UMKM dan pariwisata5Sektor Pertanian50.040.0Modernisasi pertanianTabel di atas menunjukkan bahwa sektor infrastruktur mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp.125 triliun dari pusat dan Rp.85 triliun dari daerah, mencerminkan prioritas utama dalam memperkuat konektivitas dan mobilitas di seluruh wilayah. Sektor pendidikan dan kesehatan juga mendapat perhatian besar, dengan anggaran signifikan untuk membangun fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Sektor ekonomi kreatif dan pertanian, meskipun dengan alokasi lebih kecil, tetap penting karena berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas di daerah.Sinergi anggaran ini memastikan bahwa pemerintah daerah mendapatkan dukungan fiskal yang cukup untuk melaksanakan proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penyelarasan alokasi anggaran ini juga mencegah terjadinya tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dapat lebih terjamin.Meskipun KEM PPKF Regional memberikan panduan dalam penyelarasan kebijakan Makro ekonomi, beberapa tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat daerah. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan karakteristik dan potensi ekonomi antara satu daerah dengan yang lain. Sebagai contoh, provinsi dengan sektor pariwisata yang kuat seperti Bali memiliki target pertumbuhan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan provinsi yang lebih bergantung pada sektor pertanian atau industri. Oleh karena itu, setiap daerah membutuhkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan potensi ekonomi di daerah. Selain itu, kendala teknis dalam implementasi KEM PPKF Regional, seperti perbedaan metode penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah, juga menjadi hambatan. standar metode penganggaran yang seragam dan integrasi sistem informasi keuangan yang lebih baik akan membantu mempercepat proses harmonisasi kebijakan fiskal di semua tingkatan pemerintahan.Tabel 3Tantangan dalam Implementasi KEM PPKF RegionalNo.TantanganDeskripsi1Perbedaan karakteristik ekonomiSetiap daerah memiliki sektor unggulan yang berbeda2Keterbatasan fiskalBanyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pusat3Perbedaan metode penganggaranStandar penganggaran yang berbeda antara pusat dan daerah4Koordinasi lintas sektoralKurangnya koordinasi antar sektor dalam perencanaan proyek5Ketidaksesuaian prioritasKadang prioritas daerah tidak sejalan dengan prioritas nasionalPrinsip utama dalam penyelarasan kebijakan makro ekonomi adalah memperhitungkan potensi ekonomi setiap daerah dan menyelaraskannya dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bappenas bertanggung jawab menyusun target ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal, dan pemerintah pusat kemudian melakukan evaluasi apakah target yang disusun telah mencerminkan kemampuan dan peluang pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.Tabel 4Contoh Penyelarasan Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/KotaNo.ProvinsiTarget Pertumbuhan (%)Kabupaten/KotaTarget Pertumbuhan (%)1Provinsi Bali6.0Kota Denpasar7.02Provinsi Jawa Barat5.5Kabupaten Bandung6.03Provinsi DIY5.0Kota Yogyakarta6.04Provinsi NTB4.8Kota Mataram5.55Provinsi Sulawesi Selatan6.2Kabupaten Gowa6.5Penyelarasan makro dalam KEM PPKF Regional merupakan upaya penting dalam menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Penyelarasan ini, meskipun menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan karakteristik daerah dan keterbatasan fiskal, memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap potensi lokal. Dengan demikian, keberhasilan penyelarasan ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional, tetapi juga memperkuat pembangunan di seluruh daerah di Indonesia.

    DAMPAK PILKADA 2024 TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

    DAMPAK PILKADA 2024 TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

    Mendorong Transformasi Ekonomi Melalui Digitalisasi Keuangan Daerah sebagai Penguat Local Taxing Power dan Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah

    Mendorong Transformasi Ekonomi Melalui Digitalisasi Keuangan Daerah sebagai Penguat Local Taxing Power dan Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah

    Prof. Dr. Dadang Suwanda, SE.,M.M.,M.AK., AK, CA, Sosok yang Low Profile, dan Memiliki Pengalaman Membuat Buku

    Transfer Pusat ke Daerah Tahun 2024 antara Harapan dan Kenyataan dalam Mewujudkan Otonomi Daerah

    • TOKOH
    • OPINI
  • RAGAM
    • All
    • Budaya
    • Edukasi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Olahraga
    Indonesia Menjadi Kandidat Tuan Rumah Kejuaraan Dunia FIBA U-19 Tahun 2027

    Indonesia Menjadi Kandidat Tuan Rumah Kejuaraan Dunia FIBA U-19 Tahun 2027

    Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala

    Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala

    Pada 17 Maret 27 Timnas Jalani TC di Jakarta

    Pada 17 Maret 27 Timnas Jalani TC di Jakarta

    Inter Milan Vs Juventus: Narrazurri Menang Gol Bunuh Diri Gatti

    Inter Milan Vs Juventus: Narrazurri Menang Gol Bunuh Diri Gatti

    Presiden Jokowi Mengapresiasi Kerja Keras Para Pemain Indonesia yang Mampu Mengejutkan di Laga Pembuka Piala Dunia.

    Presiden Jokowi Mengapresiasi Kerja Keras Para Pemain Indonesia yang Mampu Mengejutkan di Laga Pembuka Piala Dunia.

    Gus Muhdlor Optimis Sidoarjo Mampu Cetak Atlet Unggul Lewat Sport Science

    Gus Muhdlor Optimis Sidoarjo Mampu Cetak Atlet Unggul Lewat Sport Science

    Menpora Dito Berkomitmen Untuk Membantu Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda di Pesta Demokrasi 2024

    Menpora Dito Berkomitmen Untuk Membantu Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda di Pesta Demokrasi 2024

    Penyerahan Buku Bacaan Semoga Dapat Bermanfaat

    Penyerahan Buku Bacaan Semoga Dapat Bermanfaat

    NASI BAKAR  ‘ZN’ RASA NYA, MANYOS! DAN DI SUKAI PARA PELANGAN

    NASI BAKAR  ‘ZN’ RASA NYA, MANYOS! DAN DI SUKAI PARA PELANGAN

    • EDUKASI
    • BUDAYA & WISATA
    • OLAHRAGA
    • HIBURAN
    • GAYA HIDUP
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Uncategorized

Konferensi Internasional Pembentukan World Consultative Assembly Forum Diikuti para Delegasi dari 15 Parlemen Negara Anggota OKI

redaksi by redaksi
25 Oktober 2022
0
Konferensi Internasional Pembentukan World Consultative Assembly Forum Diikuti para Delegasi dari 15 Parlemen Negara Anggota OKI

BANDUNG – Nasionalonline.id Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Menkopolhukam Mahfud MD yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Internasional Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro, atau nama sejenis lainnya di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat. Konferensi Internasional pembentukan World Consultative Assembly Forum atau Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia diikuti para delegasi dari 15 parlemen negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Sekretaris Jenderal Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI serta Liga Muslim Dunia. 

“Gagasan pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia oleh MPR RI, atau nama lain yang disepakati, adalah untuk menghadirkan terbentuknya forum yang memaksimalkan pemikiran bersama lembaga-lembaga sejenis diawali dari parlemen negara-negara anggota OKI. Tujuannya untuk menguatkan kerjasama dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi umat manusia dan memaksimalkan potensi dan kewenangan yang dimiliki, tanpa mengesampingkan keberadaan Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), atau Muslim World League yang sudah lama eksis,” ujar Bamsoet dalam pembukaan Konferensi Internasional Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro, atau nama sejenis lainnya di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/10/22).

Baca Juga

Polemik Pelayanan di Kelurahan Medokan Ayu Tuntas, Kedua Pihak Saling Memaafkan

Ini Penjelasan Kelurahan Medokan Ayu Tanggapi Cuitan Viral di Twitter

Turut hadir antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. M. Syarifuddin, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Prof. Mukti Fajar Nur Dewata, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bachtiar Najamudin, dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Delegasi dari 15 parlemen negara anggota OKI antara lain, Pimpinan MPR RI (Indonesia) Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Ketua Majelis Syuro Kerajaan Arab Saudi Dr. Abdullah Mohammed Ibrahim Al-Sheikh, Presiden Dewan Penasihat Kerajaan Maroko Enaam Mayara, Ketua Senat Republik Arab Mesir Abdel Wahab Abdel Razeq, Ketua Senat Republik Islam Pakistan Muhammad Sadiq Sanjrani, Ketua Dewan Nasional Negara Palestina Rahwi A.M. Fatouh, Wakil Presiden Senat Malaysia Mohamad Ali bin Haji Mohamad, Wakil Ketua Dewan Bangsa Republik Demokratik Rakyat Aljazair Salim Chenoufi.

Deputi Pertama Ketua Dewan Syuro Kerajaan Bahrain Jamal Mohamed Fakhro, Wakil Presiden Kedua Majelis Republik Mozambik Saide Fidel, Wakil Ketua Dewan Syuro Republik Yaman Abdullah Mohammed Abulghaith Qibab, Anggota Majelis Agung Nasional Republik Turki Orhan Atalay, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majelis Permusyawaratan Islam Republik Islam Iran Dr. Abolfazl Amoei, Anggota Parlemen Republik Irak Haider M. Habeeb Majeed Al-Khumais, Anggota Senat Kerajaan Yordania Hasyimiyah Dr. Mustafa Al-Barari, Sekretaris Jenderal Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI Mouhamed Khourchi, Supervisor Liga Muslim Sedunia Untuk Asia dan Australia serta Direktur Liga Muslim Dunia di Indonesia Abdurrahman Muhammad Amin Al Khayyat.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, hingga kini keberadaan organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PUIC), dan Liga Muslim Dunia, telah banyak berperan dalam mengisi dinamika kehidupan umat Islam di tengah masyarakat dunia. Namun demikian, seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan kemajuan peradaban manusia yang ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata menyisakan sejumlah persoalan yang semakin kompleks. 

“Karenanya, MPR RI berinisiatif menghadirkan World Consultative Assembly Forum atau nama sejenis lainnya yang belum terwadahi eksistensinya di lingkungan OKI, PUIC, maupun IPU. Menjadi sebuah keuntungan tersendiri apabila bisa dihadirkan sejumlah alternatif saluran organisasi internasional dalam rangka menyikapi dan berkontribusi mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi bersama, dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki tanpa menegasikan atau menjadi duplikasi atas lembaga yang sudah ada,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, terdapat lima alasan penting pembentukan World Consultative Assembly Forum. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro, atau nama sejenis lainnya memiliki potensi besar, tetapi belum secara spesifik terwadahi dalam PUIC maupun IPU. Sementara di negara-negara Arab dan Afrika sudah ada forum sejenis yaitu ASSECAA (Association of Senates, Shoora and Equivalent Councils in Africa and the Arab World). 

Kedua, isu dan persoalan kemanusiaan di suatu negara potensial berimbas pada negara lain, langsung maupun tidak langsung. Apalagi ikatan solidaritas diantara negara OKI dan PUIC-nya begitu kuat. Sehingga, dibutuhkan bermacam saluran yang bisa mewadahi aspirasi selain dari lembaga yang sudah ada, sesuai dengan karakteristik isu, persoalan, serta kewenangan, dengan memaksimalkan potensi diplomasi keparlemenan.

“Ketiga, kerjasama antar lembaga dalam forum atau lembaga internasional harus menghasilkan penguatan kelembagaan bagi internal lembaga itu sendiri. Bagaimana pun, kerjasama dalam organisasi internasional yang keanggotaannya melibatkan lembaga-lembaga negara pada akhirnya akan memperkuat lembaga tersebut. Sehingga pembentukan World Consultative Assembly Forum juga dalam rangka menjadi mitra atau yang memperkuat fungsi dan peran dari PUIC,” urai Bamsoet. 

Wakil Ketua Umum FKKPI dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, alasan keempat, kerjasama antar lembaga dalam forum atau lembaga internasional diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang bisa ditindaklanjuti lembaga tersebut sesuai tugas dan fungsinya. Ruang lingkup organisasi internasional yang melibatkan lembaga-lembaga negara biasanya terbatas pada kedudukan dan fungsi lembaga itu di negara masing-masing.

Kelima, kerjasama antar lembaga dalam organisasi internasional diharapkan dapat menguatkan kontribusi lembaga internasional yang sudah lama eksis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan global. Diantaranya, dalam upaya menciptakan perdamaian, peradaban, dan keamanan bagi keberlangsungan hidup manusia, dan bagi terciptanya masyarakat yang berperadaban dengan memaksimalkan peran perlemen.

“Maka MPR RI sesudah mengkaji, berkonsultasi dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, mengajukan inisiatif untuk membentuk World Consultative Assembly Forum atau Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia, atau nama lain yang disepakati melalui konferensi internasional yang kita gelar sekarang ini. Dan, MPR RI bila disepakati oleh konferensi internasional ini, siap menjadi tuan rumah untuk sekretariat dari World Consultative Assembly Forum,” pungkas Bamsoet. (Red-03/Rls)

Tags: Kelurahan medokan ayu
ShareTweetShare

BERITA LAIN

Kelurahan Kupang Ambarawa Gelar Halal Bihalal, Pererat Silaturahmi Warga
Uncategorized

Kelurahan Kupang Ambarawa Gelar Halal Bihalal, Pererat Silaturahmi Warga

by redaksi
30 April 2025
Menteri Nusron Wahid Perlu Tinjau Kembali Panitia Ujian PPAT
Uncategorized

Menteri Nusron Wahid Perlu Tinjau Kembali Panitia Ujian PPAT

by redaksi
14 Februari 2025

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UPDATE TERKINI

Patroli Perintis Presisi Bekuk 9 Remaja Tawuran di Kramat Raya

Patroli Perintis Presisi Bekuk 9 Remaja Tawuran di Kramat Raya

13 Juli 2025
Mendes Yandri Ajak Muhammadiyah Bina Desa Sukseskan Kopdes Merah Putih

Mendes Yandri Ajak Muhammadiyah Bina Desa Sukseskan Kopdes Merah Putih

12 Juli 2025
Mendes Yandri Komitmen Berantas Buta Huruf Alquran di Desa-desa

Mendes Yandri Komitmen Berantas Buta Huruf Alquran di Desa-desa

10 Juli 2025
Ahmad Luthfi Ikut Meriahkan KSAL Cup Hiu Selatan International Hard Enduro

Ahmad Luthfi Ikut Meriahkan KSAL Cup Hiu Selatan International Hard Enduro

5 Juli 2025
Menpora Dito Luncurkan Tour de Entete, Promosikan Potensi NTT Lewat Balap Sepeda

Menpora Dito Luncurkan Tour de Entete, Promosikan Potensi NTT Lewat Balap Sepeda

5 Juli 2025
Sunatan Massal di RW 07 Kemayoran, Diarak Pakai Delman dan di Hadiri Lurah Kemayoran

Sunatan Massal di RW 07 Kemayoran, Diarak Pakai Delman dan di Hadiri Lurah Kemayoran

5 Juli 2025
Tim Kuasa Hukum Yakin: Pemidanaan Chalas Bertentangan dengan Hukum

Tim Kuasa Hukum Yakin: Pemidanaan Chalas Bertentangan dengan Hukum

4 Juli 2025
Jaksa Agung Resmikan Gedung Baru Kejati Kalsel, Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Jaksa Agung Resmikan Gedung Baru Kejati Kalsel, Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

4 Juli 2025

NASIONAL PODCAST

Pemutar Video
https://youtu.be/ZTjVH-8QnLc
00:00
00:00
00:00
Gunakan Anak Panah Atas/Bawah untuk menaikkan atau menurunkan volume.
NASIONALONLINE.ID

WWW.NASIONALONLINE.ID - ALL RIGHTS RESERVED 2022

Follow Us

No Result
View All Result
  • HOME
  • NASIONAL
  • POLITIK
  • DAERAH
  • HUKUM & KRIMINAL
  • LUAR NEGERI
  • EKONOMI & BISNIS
  • TOKOH & OPINI
    • TOKOH
    • OPINI
  • RAGAM
    • EDUKASI
    • BUDAYA & WISATA
    • OLAHRAGA
    • GAYA HIDUP
    • HIBURAN
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • PEMASANGAN IKLAN

© 2022 NASIONALONLINE.ID - # Cerdas dan Mencerahkan.