NASIONAL NEWS
Salatiga – Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bagian program pemerintahan Prabowo.
Bahkan kalangan DPR RI telah memutuskan nilai perporsi 10 ribu dari sebelumnya 15 ribu/porsi.
Meski ada di bagian Kabupaten dan kota di Jawa tengah telah dilakukan Uji coba, namun hingga berita ini diturunkan untuk di Jawa tengah nyaris MBG belum berjalan baik di Kabupaten/kota di Jawa tengah meski program pemerintah MBG di tahun 2025 sudah berjalan secara Nasional baik di lingkungan Sekolah negeri maupun swasta.
Sementara ini MBG realisasinya sangat ditunggu oleh kalangan masyarakat meski sempat menimbulkan pro-kontra di tengah element masyarakat. Pasalnya MBG dinilai tidak tepat sasaran dan mengabaikan marwah Efisiensi.
Menanggapi MBG , ketua komisi D DPRD Kabupaten Semarang, Pujo Pramujito , dalam menanggapi MBG menurutnya kondisi saat ini pihaknya lebih mengutamakan korban Pemutusa Hubungan Kerja (PHK) yang saat ini dirasakan lebih urgen.
” MBG itu program pemerintah pusat dan kami saat ini lebih konsent memikirkan para korban PHK” tandas Jito ketika ditemui Sabtu (5/4) di kediamannya
Di tambahkan, baru baru di lingkungan nya (Tengaran) terdapat 363 warga korban PHK dampak mandeknya PT
Sritex yang sudah tidak beroperasi lagi. Atas kejadian itu, Jito kawatir juga kondisi terus begini akan terjadi PHK masal yang berujung akan terjadinya resesi.
Kembali menyikapi MBG pihak Pemkab telah menyediakan dana talangan sebesar 10 milyar dan dana tersebut hingga saat ini masih parkir belum di otak atik karena masih menunggu juklak jukniis dari pemerintah pusat.
Terkait anggaran, menurut Jito untuk alokasi anggaran MBG yang telah di ketok 31 Desember 2024 tidak ada keperuntukan anggaran ABG namun hal itu menurutnya bisa terjadi berjjalan ketika terjadi Covid 19 eksekutif bisa merealisasikan sendiri dan selanjutnya eksekutif akan melaporkan ketika perubahan anggaran didepan Dewan.
” Jadi sekali lagi maaf kami tidak banyak berkomentar tentang MBG karena itu program pemerintah pusat daerah tinggal melaksanakan katena kami lebih konsent korban PHK yang dalam waktu dekat akan kami bahas dengan eksekutif” pungkas Jito yang membidangi pendidikan (ENY/NANO)
