Jakarta, – Anggota DPR RI dua periode (2014–2024), Nurhayati, menyoroti serius dugaan utang senilai Rp116 triliun dalam proyek Kereta Cepat Whoosh. Ia menilai persoalan ini bukan sekadar urusan korporasi, melainkan menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab negara.
Nurhayati wanita bersahaja dan low profile menegaskan, jika ada keterlibatan negara atau potensi beban publik dalam proyek tersebut, maka seluruh sistem penganggaran dan pengawasan negara harus dievaluasi secara menyeluruh.
“Sebagai anggota Komisi V DPR RI Periode 2014-2024 yang membidangi infrastruktur, transportasi, dan BMKG, ia mendorong agar DPR RI menggunakan fungsi pengawasan secara penuh dan bertanggung jawab untuk memastikan rakyat tidak menanggung dampak dari keputusan yang diambil tanpa perhitungan matang,” ujarnya, Minggu (1/11/25) dalam keterangan via WhatsApp. Kepada Nasionalnews.co.id
Politisi partai PPP Menurut Nurhayati, proyek besar seperti Whoosh tidak boleh hanya dilihat dari sisi kebanggaan atau prestise, tetapi harus menjadi tolok ukur transparansi, keberlanjutan ekonomi, dan tanggung jawab publik.
Ia meminta agar seluruh proses proyek Whoosh diaudit secara independen dan terbuka jika benar kewajibannya mencapai Rp116 triliun. Audit tersebut, katanya, menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada kerugian negara dan rakyat tidak menjadi korban dari kebijakan yang tidak hati-hati.
Nurhayati menegaskan bahwa rakyat berhak mengetahui seluruh risiko publik dari proyek yang berpotensi menggunakan dana negara. Ia menilai proyek infrastruktur strategis nasional seharusnya menjadi cermin tata kelola yang bersih dan transparan, bukan ajang pembenaran atas keputusan yang berpotensi merugikan keuangan negara di masa depan.
(BS)
