JAKARTA, – Pemerintah terus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui implementasi sejumlah kebijakan strategis guna mencapai target pertumbuhan sebesar 5,2% sebagaimana tercantum dalam APBN 2025.
Berbagai langkah telah disiapkan untuk menjaga momentum pertumbuhan, mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga stimulus khusus menjelang Ramadan dan Lebaran. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi yang lebih produktif.
“Kebijakan-kebijakan ini disusun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memastikan stabilitas makro ekonomi.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan aktivitas konsumsi individu dan peningkatan mobilitas masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Lebaran Idulfitri yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025,” terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Kamis (27/02), sebagaimana dikutip dari keterangan resminya (2/3).
Sejumlah langkah konkret telah disiapkan untuk mengoptimalkan dampak kebijakan, termasuk penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp150 triliun dan tambahan anggaran Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton.
Pemerintah juga memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta sesuai jadwal guna memperkuat konsumsi domestik dan meningkatkan perputaran ekonomi di berbagai sektor. Selain itu, insentif listrik juga diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan.
Pemerintah turut menghadirkan berbagai stimulus ekonomi guna menggerakkan konsumsi masyarakat dan mempercepat pertumbuhan sektor riil.
Program-program seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, serta program diskon belanja dan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan memperbesar dampak ekonomi dari momen Ramadan dan Lebaran.
Selain itu, Pemerintah juga mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari strategi penguatan sektor UMKM. Hingga 21 Februari 2025, realisasi KUR telah mencapai Rp28,73 triliun atau sekitar 9,99% dari target tahunan sebesar Rp287,47 triliun.
Pemerintah menargetkan hingga 31 Maret 2025, penyaluran KUR dapat mencapai Rp55,4 triliun. Langkah ini diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi berbasis digital bagi UMKM serta memperkuat daya saing sektor usaha kecil dan menengah di tengah dinamika perekonomian global.
Sebagai informasi, rapat yang juga dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza serta perwakilan Kementerian/Lembaga tersebut digelar untuk menindaklanjuti dan memastikan pelaksanaan arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
(**)
