Kab. Semarang – Dalam satu dekade terakhir, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat. Namun, distribusi bantuan yang tidak sesuai mekanisme dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Untuk mencegah hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang menggelar Penyuluhan Hukum dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Balai Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, pada Kamis (8/5).
Acara ini dihadiri oleh unsur yudikatif seperti perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Polres Semarang, Kodim 0714, serta Dinas Bapermasdes.
Kepala Desa Kebondowo, Ahmad Yani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para narasumber. Ia menilai kegiatan ini sangat penting, khususnya di era digital dan media sosial, agar para perangkat desa hingga tingkat RT/RW memahami peran dan tanggung jawabnya secara tepat.
Dalam paparannya, Kasi Tipikor Polres Semarang, Iptu Agung, menyoroti potensi kesenjangan sosial yang timbul akibat tidak tepatnya penyaluran bantuan pemerintah. Ia mencontohkan kasus di mana warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tiba-tiba dihentikan tanpa penjelasan, atau sebaliknya, nama yang tidak berhak justru masuk dalam daftar penerima.
“Hal seperti ini menimbulkan keresahan. Setelah ditelusuri, ternyata perubahan data sering dilakukan oleh perangkat desa, termasuk RT dan RW,” jelas Agung.
Ia juga mengingatkan agar jajaran RT/RW lebih berhati-hati dalam menerbitkan surat pengantar, termasuk untuk hak waris. “Surat seperti itu harus dikeluarkan berdasarkan data dan fakta yang benar. Jika salah, bisa menimbulkan konflik dan kerugian pihak lain,” tambahnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Adhi, menyampaikan sosialisasi mengenai perspektif hukum serta tugas dan kewenangan kejaksaan. Ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, yang termasuk tindak pidana serius.
Dalam kesempatan yang sama, Kapten Noor yang mewakili Komandan Kodim 0714, mengajak masyarakat untuk menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan memperkuat nasionalisme.
“Nilai-nilai Pancasila sudah tercermin dalam kehidupan gotong royong masyarakat. Kekuatan bangsa ini terletak pada solidaritas sosial di tengah warga,” ungkap Noor.
Ia juga mengingatkan bahwa Babinsa dan Bhabinkamtibmas adalah mitra kerja kepala desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga diminta memulai upaya menjaga lingkungan dari lingkup terkecil, yakni keluarga.
(NANO)
