Jakarta, – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengharapkan agar pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditunjuk sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah memanfaatkan penugasannya untuk memperkaya pengalaman. Hal ini, menurut Tito, penting untuk menciptakan kebijakan yang tepat dalam menjalankan tugas sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah.
“Semakin banyak pengalaman di daerah, maka akan lebih memahami karakteristik masing-masing daerah, sehingga kebijakan yang dibuat akan lebih tepat sasaran,” ujar Mendagri dalam pelantikan lima Pj. gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Lima Pj. gubernur yang dilantik adalah Samsuddin Abdul Kadir (Maluku Utara), Al Muktabar (Banten), Mohammad Rudy Salahuddin (Gorontalo), Bahtiar (Sulawesi Barat), dan Zudan Arif Fakrulloh (Sulawesi Selatan).
Dua dari lima pejabat yang dilantik merupakan pejabat Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP): Bahtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), dan Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris BNPP. Tiga lainnya adalah Samsuddin Abdul Kadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Al Muktabar, Sekda Provinsi Banten, dan Mohammad Rudy Salahuddin, Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Tito menekankan bahwa memahami persoalan daerah tidak bisa hanya mengandalkan penglihatan dari jauh. Pengalaman langsung dibutuhkan agar kebijakan yang disusun tepat sasaran. “Semakin sering pejabat Kemendagri bertugas di daerah, semakin paham mereka akan kondisi riil di lapangan, sehingga kebijakan, surat edaran, dan lainnya akan sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Penugasan Zudan dan Bahtiar yang bertukar tempat dari Pj. Gubernur Sulawesi Barat dan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan diharapkan dapat menambah pengalaman baru bagi keduanya. “Dengan bertukar tempat, mereka otomatis mendapatkan pengalaman baru yang berguna,” tambahnya.
Proses pemilihan Pj. gubernur dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk masukan dari DPRD, kementerian, dan lembaga, serta sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden. Seleksi melibatkan sejumlah lembaga seperti KPK, PPATK, Kejagung, BIN, dan Polri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan Mendagri. Ia berharap amanah ini dapat menambah wawasan pejabat eselon I Kemenko Perekonomian mengenai pemerintahan daerah, yang juga bermanfaat bagi kementeriannya.
Pelantikan ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi madya dan pratama lingkup Kemendagri, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari lima provinsi terkait.
(**)
