Depok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok kembali menggelar rapat paripurna masa sidang pertama tahun sidang 2023 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Depok Tahun 2022 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Jumat (31/03/23).
Dalam paripurna tersebut, dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono,Ketua dan anggota DPRD Kota Depok.serta Pemangku kepemimpinan kota Depok.
Dalam sambutan RKPJ Wakil Walikota IBH,mengatakan berkat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan pemerintahan kota Depok,Alhamdulillah kota Depok telah melaksanakan pencapaian yang positif yang cukup signifikan dalam berbagai bidang, diantaranya pembangunan makro ditahun 2022.
Menganai hal tentang penduduk miskin sudah mencapai 0,25 dari 2,54 % menjadi 2 53%,Penduduk miskin kota Depok berada posisi terendah di provinsi Jawa-Barat.
Selain itu pencapaian puncak pengangguran tetap mengalami penurunan hingga 1,95% dari tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintahan kota Depok menunjukkan hasil yang signifikan.melalui program mitra usaha baru.maupun program-program urusan ketenagakerjaan.
Selanjutnya IPM kota Depok pun terus meningkat ,dari 81,37 dari tahun 2021,menjadi 81,86 pada tahun 2022.dan termasuk IPM yang terkecil ke 3 dari Jawa barat.
Adapun laju pertumbuhan ekonomi kota Depok atau LPI kota Depok tumbuh menjadi 5.24 %.lebih kecil dari Jawa barat dan Nasional.
Pada 2022 kota Depok menargetkan pendapatan perkapita sebesar Rp 24,28 juta yang realisasinya pada tahun 2022 sebesar pencapaiannya Rp 38,23 juta.pencapaian PDMD perkapita kota Depok mencapaiannya meningkat menjadi 7,21%, dari pada tahun 2021.hal ini karna mendapatkan mitra pembangunan tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021.
Pendapatan daerah pertama yang khusus pada tahun 2022 mencapai Rp 3.664,656.173.29.
Anggaran untuk fungsi pendidikan di alokasi kan minimal 20% ,sementara untuk kesehatan di alokasikan minimal 10%.
Anggaran infrastruktur di alokasikan sebesar 25 %. serta anggaran untuk pengendali program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebesar 0,10%
Pembelanjaan Daerah .
Pembelanjaan daerah adalah transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutupi devisit ,atau memanfaatkan terus anggaran yang dirinci menurut sumber pembiayaan yaitu menerima pembiayaan dan mengeluarkan pembiayaan di mana dapat menutupi selisih pendapatan anggaran belanja daerah.
Di sisi lain menurut Imam Budi Hartono, Pencapaian dari sisi kinerja pemerintah daerah tahun 2022 belum semuanya belum semuanya sesuai dengan rencana yang di targetkan tetapi secara umum pencapaian rencana kerja sudah cukup baik,” ujarnya.
Semoga laporan yang di sampaikan dalam LKPJ ini dapat menjadikan gambaran tentang pelaksanaan program kegiatan yang di laksanakan pemerintahan Kota Depok sekaligus menjadi bahan evaluasi,tentang rekomendasi dan catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan.
Dalam rangka mewujudkan kota Depok yang maju,berbudaya dan sejahterah. (SL)
