Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin memimpin Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis (Rakornis) kedua Kemhan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025).
Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari rapat pertama di bulan Juli dan kini berfokus pada tahap implementasi kerja sama di bidang rumah sakit dan farmasi untuk memastikan prajurit, keluarga, dan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau.
Menhan Sjafrie menegaskan bahwa RSPPN Panglima Besar Soedirman saat ini telah memasuki tahap pelaksanaan pengembangan menuju skala internasional setelah mendapatkan izin regulasi dari Menteri Kesehatan. Untuk mencapai standar global, Menkes Budi Gunadi Sadikin berkomitmen mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan melalui kerjasama internasional di bawah payung Defense Cooperation Agreement.
Program ini memungkinkan dokter dan perawat RSPPN serta dari seluruh Indonesia untuk belajar di rumah sakit-rumah sakit terbaik dunia, sementara tenaga medis terbaik mancanegara juga akan diundang untuk mengajar di RSPPN.
Selain itu, RSPPN akan dijadikan Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk tujuh spesialisasi dasar guna mengakselerasi penambahan jumlah dokter spesialis, sejalan dengan instruksi Presiden untuk pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Menhan juga memastikan bahwa RSPPN terbuka untuk melayani masyarakat umum melalui fasilitas BPJS Kesehatan, bahkan layanan kesehatan di luar BPJS akan digratiskan bagi seluruh awak media, terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2025.
Di sektor farmasi, Kepala BPOM Taruna Ikrar berkomitmen penuh untuk membantu mempercepat sertifikasi industri farmasi milik TNI (Lafi AD, Lafi AL, dan Lafi AU) melalui pendampingan dan asistensi sesuai dengan standar internasional yang ketat. Menhan juga akan memanfaatkan akses Defense Cooperation (G-to-G) dengan negara produsen bahan baku obat seperti Tiongkok dan India untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat dan memastikan ketersediaan obat untuk masyarakat dengan harga yang lebih murah. Produk-produk farmasi pertahanan yang sudah disertifikasi BPOM akan dimasukkan ke dalam e-Katalog Sektor Kesehatan agar dapat dibeli dan didistribusikan ke RSUD dan Puskesmas di seluruh Indonesia.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibahas tentang pentingnya upaya untuk mengembangkan potensi dan kekayaan sumber daya nasional di bidang kesehatan, melalui riset, inovasi, dan kolaborasi lintas institusi guna menghasilkan produk yang bernilai strategis dan bermanfaat bagi prajurit, keluarga, serta masyarakat luas.
(Biro Infohan Setjen Kemhan)
