JAKARTA, – Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta doa para ulama agar pemerintah mampu menghadapi berbagai tantangan bangsa dan menegakkan keadilan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. menilai pesan tersebut penting diterjemahkan juga dalam sikap politik luar negeri Indonesia. Prabowo sebelumnya menyampaikan harapan agar pemerintahannya mampu menjalankan amanah melindungi rakyat serta menegakkan kebenaran dan keadilan dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Menurut Gus Hilmy, sapaan akrabnya, komitmen menegakkan keadilan tersebut juga harus tercermin dalam posisi Indonesia di panggung internasional.
“Jika kita berbicara tentang menegakkan keadilan dan kebenaran, maka sikap Indonesia dalam forum internasional juga harus mencerminkan nilai itu. Kita tidak boleh terlihat berada dalam forum yang diisi oleh negara negara yang justru melakukan intervensi militer atau penyerangan terhadap negara lain. Konsistensi antara nilai yang kita sampaikan di dalam negeri dan sikap diplomasi kita di dunia internasional menjadi sangat penting,” ujar anggota Komite II DPD RI tersebut dalam keterangan tertulis, Rabu (11/03/2026).
Dalam konteks itulah, menurut Gus Hilmy, gelombang desakan agar Indonesia mengevaluasi keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) perlu mendapat perhatian serius. Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut menilai pemerintah perlu meninjau kembali posisi Indonesia dalam forum yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.
Menurut Gus Hilmy, keikutsertaan Indonesia dalam BoP harus dilihat secara jernih dalam kerangka kepentingan nasional. Politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia sejak awal kemerdekaan tidak sekadar menjaga jarak dari kekuatan besar, tetapi memastikan setiap langkah diplomasi memberi manfaat nyata bagi bangsa serta berkontribusi terhadap perdamaian dunia.
“Bebas aktif tidak berarti kita tidak boleh berada dalam satu forum internasional. Prinsip ini memberi ruang bagi Indonesia untuk terlibat dalam upaya perdamaian dunia tanpa tunduk pada kepentingan negara besar mana pun. Landasannya tetap kepentingan nasional,” papar Gus Hilmy.
Gus Hilmy mencontohkan bahwa Indonesia selama ini juga terlibat dalam berbagai organisasi internasional yang memiliki karakter blok kepentingan tertentu. Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), pernah bergabung dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), dan belakangan ikut dalam BRICS.
Keterlibatan itu, bagi Gus Hilmy, tidak pernah menjadi persoalan selama memberikan manfaat strategis bagi bangsa. Prinsip bebas aktif memberi ruang bagi Indonesia untuk bersikap fleksibel selama kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Namun situasinya akan berbeda apabila sebuah forum internasional tidak memberikan keuntungan yang jelas bagi Indonesia.
“Jika sebuah kerja sama internasional tidak memperkuat posisi Indonesia dan justru menimbulkan beban diplomatik atau persepsi negatif di tingkat global, maka wajar jika keikutsertaan kita dipertanyakan,” tegas anggota MUI D.I.Y tersebut.
Gus Hilmy juga menilai terdapat persoalan etis yang perlu dipertimbangkan dalam keikutsertaan Indonesia di forum tersebut. Indonesia lahir dari perjuangan panjang melawan kolonialisme. Karena itu kehadiran Indonesia dalam forum yang diklaim mengurus perdamaian dunia perlu dikaji jika di dalamnya terdapat negara negara yang selama ini dikenal melakukan pendudukan wilayah, intervensi militer, atau penyerobotan kedaulatan negara lain.
Gus Hilmy menyinggung operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu eskalasi konflik di kawasan. Serangan besar-besaran terhadap berbagai target di Iran terus berlangsung dan menimbulkan korban serta kerusakan luas di sejumlah wilayah.
“Jika kita berada dalam forum tersebut tanpa sikap kritis, Indonesia bisa dipersepsikan ikut memberi legitimasi terhadap praktik kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Ikut BoP itu kan berarti ikut terlibat dalam urusan negara lain. Jika itu berpihak pada kemanusiaan dan menghormati kedaulatan suatu bangsa, tentu tidak menjadi masalah. Lha BoP ini sudah jelas-jelas adalah forum yang diisi negara-negara yang aktif melakukan intervensi terhadap negara lain sementara kita duduk sebagai pengurus perdamaian, publik dunia tentu bertanya. Apakah Indonesia benar-benar berada di jalur nonblok atau justru terlihat condong pada kekuatan tertentu,” ujarnya.
Gus Hilmy menilai munculnya kritik dari berbagai tokoh nasional menunjukkan adanya kegelisahan yang perlu dijawab pemerintah. Karena itu evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace penting dilakukan. Terlebih, Gus Hilmy mengingatkan, diplomasi internasional tidak hanya berkaitan dengan kebijakan formal, tetapi juga dengan persepsi global terhadap posisi suatu negara.
“Jangan sampai Indonesia terlihat plinplan. Kita berbicara tentang independensi dan perdamaian dunia, tetapi langkah kita justru dipersepsikan tidak sejalan dengan prinsip tersebut,” ujarnya.
Imbasnya, kata Gus Hilmy, isu ini tidak hanya berdampak pada diplomasi luar negeri tetapi juga dapat memengaruhi dinamika politik dalam negeri.
“Persepsi bahwa Indonesia berada di bawah bayang-bayang Amerika Serikat dapat merugikan secara politik. Hal ini bahkan bisa memengaruhi penilaian publik terhadap kepemimpinan nasional, termasuk jika Pak Prabowo kembali bertarung pada Pemilu 2029,” kata Gus Hilmy.
Salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut menegaskan, evaluasi perlu dilakukan sejak dini agar setiap langkah diplomasi benar benar memperkuat posisi Indonesia di panggung global serta sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang.
(Tim)
