JAKARTA, – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong Kementerian Perdagangan untuk kembali memperkuat program revitalisasi pasar rakyat dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, kedua program tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah yang selama ini paling dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pedagang pasar dan pelaku UMKM di daerah.
“Dulu masih mampu kita untuk melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat, membangun pasar-pasar di wilayah-wilayah tertentu dan tentu pada akhirnya ini membuat sektor perdagangan semakin meningkat,”ujar Herman dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan, dan jajarannya, di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Tidak hanya itu pendampingan kepada UMKM juga sangat berkurang. Padahal sebelumnya Kementerian Perdagangan aktif menyelenggarakan sosialisasi di berbagai daerah mengenai peningkatan kapasitas UMKM, mulai dari tata cara ekspor hingga strategi agar produk lokal mampu diterima di pasar internasional.
“Paling tidak minimalnya ada sosialisasi lah. Dulu itu ada sosialisasi di daerah-daerah tentang bagaimana meningkatkan peran UMKM agar bisa diterima di pasar luar negeri, bahkan bagaimana tata cara kita bisa ekspor itu ada kok Pak Menteri,”jelasnya.
Menurut Herman, saat ini masyarakat di daerah belum lagi merasakan program-program tersebut. Padahal, pendampingan yang berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa dirinya memiliki sekitar 3.000 pelaku UMKM binaan di daerah pemilihannya. Namun hingga kini, ia belum melihat adanya program Kementerian Perdagangan yang menyentuh langsung para pelaku usaha tersebut, termasuk dalam aspek digitalisasi UMKM.
“Saya juga punya binaan UMKM banyak Pak, saya punya 3.000 binaan UMKM di daerah pemilihan saya. Apakah pernah tersentuh sekarang? Enggak ada Pak. Digitalisasi mana digitalisasi?” tegasnya.
Lebih lanjut ia menilai, meskipun saat ini anggaran Kementerian Perdagangan terus merosot, bahkan saat ini hanya sekitar Rp1,5 triliun, namun Ia berharap agar program-program yang disusun menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap harus menjadi prioritas.
Dengan kata lain, keterbatasan anggaran tidak menghilangkan kehadiran pemerintah di tengah pedagang pasar maupun pelaku usaha kecil. Dukungan pemerintah tidak harus selalu dalam bentuk program besar, tetapi dapat diwujudkan melalui bantuan sederhana yang mampu meningkatkan kualitas usaha para pedagang kecil.
“Ayo dong Pak alokasikan anggaran yang benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat. Segmen mana sih yang dirasakan saat ini? Tukang serabi, tukang cilok, apa mereka merasakan? Dulu masih merasakan Pak, fasilitasi mereka jualan, gerobak-gerobak UMKM dari Kementerian Perdagangan itu masih ada dulu, sekarang gerobak pun sudah enggak ada,” pungkasnya. (hum/red-03)
