SEMARANG – Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo menuturkan dalam kerangka implementasi visi kelembagaan MPR sebagai rumah kebangsaan yang mewadahi berbagai arus pemikiran, pimpinan MPR telah melaksanakan kegiatan Silaturahmi Kebangsaan dengan bertemu para tokoh bangsa. Antara lain mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan ketua MPR, serta para ketua umum partai politik.
Salah satu poin penting dari kunjungan Silaturahmi Kebangsaan adanya benang merah dan kesepahaman pandangan dari para tokoh bangsa, bahwa setelah 26 tahun era reformasi perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi sistem demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia.
“Dalam kerangka penataan kembali sistem demokrasi, saya ingin menegaskan bahwa demokrasi yang kita cita-citakan menempatkan demokrasi sebagai nilai atau budaya dimana rakyat bisa memiliki kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi yang ingin kita bangun bersama adalah demokrasi Pancasila, dimana nilai-nilai luhur Pancasila senantiasa menjadi inspirasi, rujukan dan tujuan bersama,” ujar Bamsoet secara daring dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Universitas Wahid Hasyim di Semarang, Senin (26/8/24).
Hadir antara lain Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mujib Rohmat, Anggota DPD RI Abdul Kholik, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR RI Hentoro Cahyono, Rektor Universitas Wahid Hasyim Mudzakir Ali, Rektor Universitas Perwira Purbalingga Eming Sudiana, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Agus Riyanto serta Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Meita Istianda.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini ini menjelaskan, memajukan demokrasi telah menjadi komitmen kolektif kebangsaan. Menurut hasil survei SMRC, sekitar 70 persen publik meyakini bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling ideal bagi Indonesia. Meski demikian, presentase publik yang merasa puas pada bagaimana demokrasi diimplementasikan hanya mencapai 58,9 persen.
“Jika bercermin pada data BPS, indeks demokrasi Indonesia yang disusun berdasarkan tiga aspek yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, pada tahun 2023 mencapai skor 79,51. Indeks demokrasi Indonesia ini mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 80,41,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menguraikan sebagai data pembanding, berdasarkan data V-Dem Institute, indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2024 memiliki skor 0,36, turun dari tahun 2023 yang mencapai skor 0,43. Menempatkan Indonesia pada urutan ke-87, dari sebelumnya urutan ke-79 di dunia.
Sedangkan menurut data Freedom House, indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2023 memiliki skor 53 poin. Jika dibandingkan dengan skor indeks pada tahun 2019 yang mencapai skor 62 poin, capaian ini mengalami penurunan cukup signifikan.
“Dari berbagai rujukan data di atas, saat ini ada kecenderungan penurunan indeks demokrasi di Indonesia. Memang, gambaran sesungguhnya mengenai kondisi dan kualitas kehidupan demokrasi kita, tentunya tidak sesederhana itu direpresentasikan ke dalam angka-angka. Namun setidaknya besaran indeks tersebut memberikan gambaran apakah kondisi kehidupan demokrasi kita semakin baik, atau bahkan sebaliknya, semakin terdegradasi,” pungkas Bamsoet. (*)
