JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya kelima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini juga melontarkan kritik keras dan menilai kematian para peserta seleksi tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang dipicu oleh kelalaian fatal penyelenggara dan kesalahan metode pelatihan yang diterapkan perusahaan.
“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Belasungkawa terdalam saya haturkan untuk keluarga kelima korban. Tolong, hentikan dulu programnya, serta lakukan investigasi. Kematian kelima calon manajer ini sangat tidak masuk akal dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih pembinaan karakter apa pun. Ini kelalaian fatal dan kesalahan sistem rekrutmen perusahaan yang pada akhirnya menumbalkan nyawa manusia,” tegas Anggota Komite II DPD RI yang di antara membawahi urusan perindustrian dan perdagangan tersebut melalui keterangan tertulis pada Minggu (28/6).
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini secara khusus menyoroti esensi dari program pelatihan manajemen KDMP yang dinilai sangat melenceng dari kebutuhan nyata dunia kerja profesional. Gus Hilmy mempertanyakan urgensi pendekatan ekstrem ala militer bagi para calon manajer, yang mana tugas utama mereka ke depan adalah mengelola tata manajerial dan sumber daya manusia, bukan untuk bertempur di medan perang.
“Ini menjadi momentum untuk mengoreksi kecenderungan penggunaan pendekatan militer dalam berbagai urusan sipil yang sebenarnya membutuhkan kompetensi berbeda. Kita menghormati TNI dan peran strategisnya dalam menjaga kedaulatan negara. Namun tidak semua persoalan sipil harus diselesaikan dengan pendekatan militer. Calon manajer ini disiapkan untuk duduk di perusahaan memimpin tim, bukan disiapkan untuk memanggul senjata di garis depan,” kritik Senator asal DIY tersebut.
Lebih lanjut, Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut mengkritisi ketidaksesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi desa dengan materi pelatihan lapangan tersebut. Menurutnya, institusi ekonomi yang bergerak di level akar rumput seperti KDMP dan KNMP sangat membutuhkan tenaga profesional yang sungguh-sungguh ahli di bidang tata niaga, manajemen bisnis, dan strategi pemasaran. Ia menegaskan bahwa penempatan keahlian yang proporsional adalah kunci keberhasilan sebuah roda perniagaan.
“Pelatihan untuk level manajerial itu semestinya berfokus pada kecerdasan emosional, kepemimpinan, dan pemecahan masalah, bukan malah diforsir secara fisik di luar batas kemanusiaan. Logikanya sederhana, kalau urusannya soal jualan dan memajukan unit usaha koperasi, mestinya yang dicari dan dilatih adalah mereka yang ahli manajemen atau ahli jualan. Seumpama mengelola hasil pertanian, kalau mau hasil penjualannya oke, yang jualan ya ahlinya yakni pedagang atau pemasar, bukan memaksakan petaninya yang langsung jualan. Apalagi ini, mau mencetak manajer koperasi tapi pendekatannya kemiliteran yang sangat jauh dari esensi tata niaga,” imbuh Gus Hilmy.
Selain mengecam metode pelatihan yang salah kaprah, Gus Hilmy juga menuntut penghentian seketika terhadap seluruh rangkaian kegiatan rekrutmen maupun pelatihan fisik di lingkungan KDMP agar tidak ada korban lanjutan. Langkah preventif ini dinilai mutlak diperlukan sembari menunggu dilakukannya audit total terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan kerja yang selama ini diabaikan oleh perusahaan tersebut.
“Sistem pelatihan yang mereka pakai ini terbukti membunuh, maka hentikan semua kegiatan di lapangan sekarang juga. Manajemen KDMP tidak bisa hanya sekadar mencuci tangan dengan memberikan santunan lalu merasa masalah selesai. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang sangat berat atas hilangnya lima nyawa anak bangsa,” lanjut Gus Hilmy.
Lebih jauh, Ketua Bidang Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY tersebut juga menyoroti kejanggalan serius dalam prosedur kelayakan peserta sebelum mengikuti pelatihan fisik yang ekstrem tersebut. Gus Hilmy sangat mempertanyakan ada atau tidaknya syarat tes kesehatan dan rekam medis yang wajib dipenuhi oleh para calon manajer, mengingat kegiatan lapangan semacam itu menuntut kesiapan fisik yang sangat prima dan tidak bisa disamaratakan.
“Bagaimana mungkin sebuah perusahaan besar melakukan pelatihan fisik seberat itu tanpa screening yang ketat? Apakah seleksi ini tidak mensyaratkan syarat kesehatan bagi pesertanya? Jika ternyata syarat medis dasar ini diabaikan, maka ini bukan lagi sekadar kelalaian tak disengaja, melainkan tindakan ceroboh yang secara sadar menempatkan nyawa orang lain dalam bahaya maut,” lanjutnya.
Terkait legalitas dan pengawasan, Gus Hilmy turut mempertanyakan status perizinan program orientasi KDMP kepada pihak pemerintah. Gus Hilmy mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan kementerian yang mengampu program ini, yakni Kementerian Koperasi (Kemenkop), untuk segera mengevaluasi apakah metode pelatihan yang mengarah pada kekerasan dan militerisasi sipil ini sudah mendapatkan persetujuan resmi, atau justru dibiarkan berjalan melanggar standar regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
“Pertanyaan besarnya, apakah seleksi berisiko tinggi dengan metode militeristik ini sudah mendapat persetujuan dan pengawasan dari Kementerian Ketenagakerjaan? Pemerintah tidak boleh kecolongan. Kemnaker harus segera turun tangan melakukan audit investigatif, cabut izin pelatihannya jika terbukti melanggar aturan, dan berikan sanksi berat agar tidak ada lagi instansi yang bertindak sewenang-wenang,” desak Gus Hilmy.
Untuk memastikan keadilan bagi keluarga korban, Gus Hilmy mendesak aparat kepolisian mengambil langkah cepat dengan melakukan investigasi pidana yang transparan dan independen. Gus Hilmy menekankan pentingnya pengusutan kasus ini secara menyeluruh guna menyeret seluruh pihak yang bertanggung jawab, dengan tidak hanya menyalahkan panitia pelaksana di lapangan, tetapi harus menjangkau jajaran manajemen tingkat atas KDMP yang menyetujui program mematikan tersebut.
“Kepolisian harus segera turun tangan dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dari publik. Jika terbukti ada unsur pidana pengabaian keselamatan, pucuk pimpinan KDMP juga harus diseret ke meja hijau. Kita ini hidup di negara beradab yang menjunjung tinggi hukum, maka hukum harus ditegakkan,” pungkas Gus Hilmy.
(Red-03)
