Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (Foto: BPMI Setpres)
JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan manusia menjadi salah satu fokus utama Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penyediaan rumah layak bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Dalam bidang pendidikan, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah menjalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada 2025, sebanyak 16.167 sekolah telah diperbaiki, sementara pada 2026 jumlah tersebut meningkat menjadi 71.744 sekolah.
Pemerintah juga terus memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui pembagian layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Setelah pada 2025 setiap sekolah mendapatkan satu layar, pada 2026 akan diberikan tambahan tiga layar sehingga setiap sekolah nantinya memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi layar pintar interaktif.
“Dengan layar-layar ini kita hadirkan guru-guru terbaik, untuk mengajar sains, matematika, teknologi dan juga para native speakers, untuk belajar bahasa asing. Anak-anak Indonesia harus menguasai bahasa asing dari kecil,” ujar Presiden.
Selain itu, Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, sebanyak 93 Sekolah Rakyat permanen telah dibuka. Jika ditambah dengan Sekolah Rakyat rintisan, total telah terdapat 182 Sekolah Rakyat.
Presiden menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
“Ketidakmampuan tidak boleh menjadi warisan. Kesempatanlah yang harus kita wariskan,” tegas Presiden.
Di bidang kesehatan, Presiden menyampaikan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis yang diluncurkan pada Februari 2025 telah menjangkau 108 juta orang. Layanan tersebut saat ini tersedia di 10.255 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi.
Pemerintah juga telah membangun dan meningkatkan 66 Rumah Sakit Umum Daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru telah operasional.
Untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, Pemerintah juga menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.
Presiden mengatakan, penguatan layanan kesehatan juga dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan tenaga medis. Dalam 21 bulan terakhir, Pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis. Program studi spesialis juga untuk pertama kalinya hadir di 11 provinsi.
Sementara dalam perlindungan sosial, Pemerintah terus mendorong digitalisasi pendaftaran bantuan sosial agar lebih mudah, tepat sasaran, transparan, dan tidak membebani masyarakat.
Hingga saat ini, digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah berjalan di 153 kabupaten dan kota di 38 provinsi. Lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pada saat implementasi nasional.
Presiden menyampaikan bahwa digitalisasi tersebut juga memangkas waktu dan biaya yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat. Jika sebelumnya keluarga tidak mampu dapat mengeluarkan sekitar Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang, kini pendaftaran dapat dilakukan secara gratis.
“Rakyat tidak mampu tidak boleh membayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” kata Presiden.
Selain pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, Pemerintah juga terus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Hingga 30 Juni 2026, sebanyak 83.907 rumah telah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bantuan renovasi rumah.
Sementara itu, pembiayaan pembelian rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 91.531 rumah dan Kredit Program Perumahan telah menjangkau 95.878 debitur.
Presiden menegaskan bahwa seluruh program tersebut merupakan bagian dari kehadiran negara dalam memastikan masyarakat memperoleh kesempatan untuk hidup layak dan meningkatkan kesejahteraannya.
“Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia,” pungkas Presiden. (BPMI Setpres)
