JAKARTA, – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pentingnya keterlibatan kalangan akademisi dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan masukan ilmiah, objektif, dan komprehensif demi melahirkan regulasi Pemilu yang berkualitas.
Penegasan tersebut disampaikan Bahtra saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI bersama sejumlah akademisi dari lima perguruan tinggi, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Lima perguruan tinggi yang hadir dalam RDPU tersebut yakni Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universitas Airlangga, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Lambung Mangkurat.
Bahtra mengatakan, keterlibatan perguruan tinggi bukan sekadar pelengkap dalam proses legislasi, melainkan menjadi bagian penting untuk memastikan penyusunan RUU Pemilu memiliki landasan akademik yang kuat.
“Keterlibatan perguruan tinggi memiliki arti strategis karena menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian akademik yang dapat memberikan perspektif objektif, kritis, dan komprehensif,” ujar Bahtra.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai, kehadiran akademisi dari berbagai universitas diharapkan mampu memperkaya pembahasan RUU Pemilu melalui beragam perspektif, termasuk pengalaman dan karakteristik penyelenggaraan Pemilu di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Bahtra, Pemilu bukan hanya mekanisme prosedural untuk pergantian kekuasaan, tetapi juga merupakan fondasi utama konsolidasi demokrasi, legitimasi pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik nasional.
Karena itu, evaluasi dan perumusan desain penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara cermat, inklusif, dan berbasis bukti. Berbagai aspek sosial, politik, hukum, serta pengalaman pelaksanaan Pemilu sebelumnya harus menjadi bahan pertimbangan penting.
Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah persoalan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024 yang sama-sama berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Persoalan tersebut menjadi alasan penting perlunya pembenahan regulasi secara menyeluruh, termasuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, menyelesaikan norma hukum yang masih tumpang tindih, serta mengisi kekosongan hukum yang ditemukan dalam praktik penyelenggaraan Pemilu.
“Regulasi Pemilu ke depan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi,” tegasnya.
Sejumlah Isu Krusial Menjadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, Bahtra juga memaparkan sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam penyusunan RUU Pemilu.
Beberapa di antaranya meliputi sistem Pemilu, pemilihan presiden, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), penataan daerah pemilihan (dapil), pendaftaran partai politik baru, besaran daerah pemilihan (district magnitude), metode konversi suara menjadi kursi, hingga ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Berbagai persoalan tersebut dinilai membutuhkan kajian mendalam agar regulasi Pemilu mendatang tidak hanya mampu menjawab persoalan teknis, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi dan menjamin hak politik masyarakat.
Bahtra berharap RDPU bersama kalangan akademisi dapat menjadi ruang dialog yang produktif untuk menghimpun gagasan, kritik, serta rekomendasi konstruktif bagi penyempurnaan sistem Pemilu nasional.
“Kami berharap RDPU ini menjadi ruang dialog substantif untuk menghasilkan tata kelola Pemilu yang lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas,” pungkasnya.
Melalui pelibatan akademisi dan berbagai pemangku kepentingan, penyusunan RUU Pemilu diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
(Red)
