JAKARTA – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program Pemutihan Ijazah Tahap II Tahun 2026 yang membantu ratusan warga memperoleh kembali ijazah mereka setelah tertahan akibat keterbatasan ekonomi maupun persoalan administrasi.
Program ini bukan sekadar memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan biaya pendidikan. Lebih dari itu, pemutihan ijazah menjadi upaya pemerintah mengembalikan hak masyarakat atas dokumen pendidikan yang selama ini menjadi penghambat untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Drs. Arifin, M.AP, menegaskan bahwa ijazah bukan hanya selembar dokumen administratif. Di dalamnya terdapat bukti perjuangan, kerja keras, dan perjalanan panjang seseorang dalam menempuh pendidikan. Ijazah juga menjadi salah satu kunci penting untuk membuka peluang masa depan yang lebih baik.
Pesan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta kepada para penerima manfaat agar tidak membiarkan masa depan mereka terhambat hanya karena ijazah yang masih tertahan.
“Jangan biarkan masa depan terhenti hanya karena selembar ijazah yang tertahan,” demikian pesan Gubernur DKI Jakarta yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Menurut Arifin, pengembalian ijazah kepada masyarakat memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar penyelesaian persoalan administrasi. Dokumen pendidikan tersebut dapat membuka kembali kesempatan warga untuk melanjutkan pendidikan, memperoleh pekerjaan, meningkatkan kompetensi, hingga memperbaiki taraf hidup keluarga.
Hal itu disampaikan Arifin dalam kegiatan penyerahan bantuan Pemutihan Ijazah Tahap II Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Serbaguna Utama Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).
Suasana kebahagiaan tampak dari para penerima manfaat yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Mulai dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK).
Arifin menegaskan, program Pemutihan Ijazah merupakan bentuk nyata keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap masyarakat, khususnya warga yang mengalami kesulitan memperoleh ijazah karena keterbatasan ekonomi maupun persoalan administratif.
“Program ini bukan hanya kerja pemerintah semata, tetapi menjadi gerakan bersama dalam menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan,” demikian pesan yang ditekankan Arifin.
Pelaksanaan program tersebut melibatkan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Jakarta Pusat, satuan pendidikan, serta dukungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau BAZIS Kota Jakarta Pusat sebagai mitra strategis dalam pembiayaan.
Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan ijazah tertahan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan lembaga pendidikan, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan agar semakin banyak warga memperoleh kembali hak atas dokumen pendidikannya.
Ratusan Warga Jakarta Pusat Terima Manfaat
Dalam kesempatan tersebut, Arifin juga memaparkan capaian program Pemutihan Ijazah yang telah dilaksanakan secara bertahap. Program ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan bantuan sekaligus menjawab persoalan masyarakat yang selama ini kesulitan mengambil ijazah.
Pada 2025, program Pemutihan Ijazah telah menjangkau 5.529 penerima manfaat secara keseluruhan, dengan 1.607 orang di antaranya berasal dari wilayah Jakarta Pusat.
Selanjutnya, pada pelaksanaan Tahap I Tahun 2026, tercatat sebanyak 383 penerima manfaat dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat dan 144 penerima manfaat dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah II.
Sementara itu, pada Pemutihan Ijazah Tahap II Tahun 2026, jumlah penerima manfaat tercatat sebanyak 628 orang dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan 251 orang dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah II.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa program Pemutihan Ijazah terus menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh akses pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan.
Bagi masyarakat, ijazah memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar lembaran kertas. Dokumen tersebut merupakan salah satu persyaratan penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, melamar pekerjaan, serta membuka kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
Karena itu, Arifin mengajak seluruh penerima manfaat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diperoleh. Ijazah yang kini kembali ke tangan pemiliknya diharapkan menjadi motivasi baru untuk terus belajar, bekerja, berinovasi, dan memberikan kontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, serta kemajuan Jakarta.
Arifin juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari satuan pendidikan, dunia usaha, lembaga sosial, hingga lingkungan masyarakat, untuk memperkuat kepedulian dan semangat gotong royong dalam mendukung keberlanjutan program tersebut.
Melalui program Pemutihan Ijazah, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak hanya
membantu menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga berupaya mengembalikan kesempatan masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kesejahteraan.
Program ini sekaligus menegaskan bahwa kehadiran pemerintah harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Terutama dalam memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan mengakses peluang kehidupan yang lebih baik.
Pada akhirnya, ijazah yang kembali ke tangan pemiliknya bukan sekadar penyelesaian persoalan masa lalu. Di balik dokumen tersebut, terbuka kembali harapan, kesempatan, dan jalan menuju masa depan yang lebih baik.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Asminkesra) Nurhidayat, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat Bakwan Ferizan Ginting, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Ahmad Juhandi, Kepala Subbagian Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) I M. Holid, serta jajaran terkait.
