JAKARTA, – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mengkritik arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sikap pemerintah terkait keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) dan penyelenggaraan konser Andrea Bocelli menunjukkan ketidakjelasan prinsip dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia.
“Pemerintah Indonesia terlihat galau dan tidak berprinsip dalam menyikapi perjuangan Palestina. BoP dipertahankan, konser Bocelli diizinkan, ini kan jadi bukti inkonsistensi Pemerintah dalam membela Palestina. Di satu sisi, kita menyatakan komitmen penuh terhadap kemerdekaan Palestina di forum PBB. Di sisi lain, kita masih mempertahankan keterlibatan dalam BoP yang justru mendapat kritik dari Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese. Ditambah lagi mengizinkan Bocelli konser. Ini membuat kita prihatin dan menyesalkan sekali,” ujar Gus Hilmy, panggilan akrabnya, melalui keterangan tertulis kepada media, Jum’at (30/10/2026).
Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut mengingatkan bahwa pada akhir September lalu, Menteri Luar Negeri Sugiono telah menyampaikan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dalam Sidang Umum PBB. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan alasan kenapa tetap mempertahankan keterlibatan dalam BoP ketika mekanisme tersebut dipersoalkan dari sisi keterwakilan dan kepentingan rakyat Palestina.
“Kalau kita percaya kepada PBB sebagai sarana perjuangan perdamaian Palestina, mengapa peringatan dari Pelapor Khusus PBB justru tidak sungguh-sungguh dipertimbangkan? Apa hasil konkret BoP selama ini? Bagaimana mungkin kita berharap banyak kepada BoP yang mekanismenya masih terbatas dan dipertanyakan, sementara PBB dan OKI memiliki mandat serta legitimasi yang lebih kuat dan mengakar dalam persoalan Palestina?” kata Gus Hilmy.
Menurut Anggota Komite II DPD RI tersebut, pemerintah tidak cukup hanya menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan memperjuangkan kepentingan Palestina. Pemerintah harus menunjukkan hasil dan menjamin bahwa keterlibatan tersebut tidak mengurangi hak rakyat Palestina menentukan masa depannya sendiri.
“Presiden dan Menteri Luar Negeri harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP. Sampaikan kepada publik apa manfaat, risiko, dan hasil konkretnya. Jika mekanisme itu tidak menjamin keterwakilan, kedaulatan, dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina, Indonesia harus berani menarik diri. Jangan pertahankan sebuah skema hanya karena kita sudah telanjur berada di dalamnya,” tegas Gus Hilmy.
Pria yang juga merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut juga menyoroti penyelenggaraan konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan Jakarta pada 3 November 2026. MUI telah menyampaikan keberatan melalui Surat Pernyataan Sikap Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026. Keberatan tersebut berkaitan dengan rekam jejak Bocelli, termasuk keterlibatannya dalam konser penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) pada 2010 dan konser di Tel Aviv pada 2022.
“Pemerintah terlihat tidak konsisten dan tidak peka terhadap penderitaan rakyat Palestina. MUI dan sejumlah organisasi masyarakat sudah menyampaikan keberatan, tetapi konser akan tetap berlangsung. Mestinya pemerintah mendengar aspirasi masyarakat dan menjelaskan pertimbangannya. Jangan sampai kepentingan pariwisata justru mengabaikan persoalan kemanusiaan,” ujar Gus Hilmy.
Gus Hilmy mendorong pemerintah mengembalikan diplomasi Palestina pada jalur multilateral yang memiliki legitimasi internasional, serta lebih aktif menggunakan forum PBB dan OKI. Gus Hilmy juga mengingatkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina memiliki dasar konstitusional. Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
“Palestina bukan komoditas diplomasi atau sekadar bahan pidato di forum internasional. Indonesia memiliki sejarah panjang menentang kolonialisme dan amanat konstitusi yang jelas. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan itu melalui keputusan yang konsisten. Jangan sampai pemerintah hanya pandai berpidato tentang kemerdekaan Palestina, tetapi gagal membuktikannya melalui kebijakan. Palestina membutuhkan keberpihakan yang nyata, bukan diplomasi yang berstandar ganda,” pungkasnya.
(tim)
